“Move On”

Oleh KARIM SURYADI

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI, Kolumnis Pikiran Rakyat

PASIR Cina, sebuah kampung di lereng Gunung Canggah, masuk wilayah Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang. Kurang dari sepuluh tahun aspal dan penerangan listrik baru masuk ke kampung ini. Sebelumnya, kampung yang berada di aliran Sungai Cipunagara bagian hulu tersebut hanya dihubungkan dengan jalan tanah bertabur batu bulat, dengan ojeg atau colt buntung sebagai moda transportasi utamanya.

Kampung tersebut diberi nama Pasir Cina karena ada makam orang Cina di pinggiran kampungnya, di bawah pohon picung (keluak, pangium edule). Informasi ini didapat dari penuturan sesepuh kampung, yang menyetarakan usia makam orang Cina tersebut  dengan makam para leluhur kampung, seperti Eyang Dadayeuhan, Mbah Lanang, dan beberapa makam “tua” yang terletak tak jauh dari kampung tersebut.

Tidak jelas, siapa sebenarnya orang Cina yang dikubur di sana. Sama tidak jelasnya dengan para Eyang dan Mbah yang disebut-sebut sebagai leluhur kampung. Hanya cerita turun-temurun menuturkan, “dulu” ada pedagang orang Cina yang sakit dan meninggal di kampung tersebut.

Makam tersebut setidaknya menjadi fakta bahwa “hubungan muamalah” orang China dengan orang kampung telah berlangsung amat lama, bahkan terjadi di pelosok di pucuk gunung. Dan, makam itu tetap ada hingga kini. Ketika hubungan dengan non pri memanas beberapa dekade yang lalu, warga kampung di sana tidak merusak makam tersebut. Bahkan ketika China menjadi Tiongkok, nama kampung tersebut tetap Pasir Cina. Tidak alergi, tanpa kebencian. Warga kampung dan masyarakat di sekitarnya fasih menyebut kampung tersebut dengan Pasir Cina.

Apa yang menjadi asal-usul nama kampung Pasir Cina mungkin bertemali dengan latar belakang penamaan blok Pacinan di beberapa kota besar, yang biasanya tak jauh dari pusat bisnis, atau pernah menjadi pusat bisnis. Artefak geografis ini, disokong oleh popularitas dodol cina atau petai cina, yang tidak mengalami “penghalusan” nama, dan keberadaannya terpertahankan sebagai bauran budaya Indonesia.

Apa arti semua ini ? Pada level masyarakat bawah, hubugnan antaretnis sudah berlangsung lama dan terjaga dengan baik. Artinya, hubungan antaretnis bukan persoalan masyarakat. Isu keberagaman yang belakangan mencuat hanya mainan elit politik untuk menutupi kegagalan mengatasi persoalan sebenarnya, yakni ketidakadilan dan kesenjangan sosial, atau demi meraup keuntungan politis jangka pendek.

Jujur harus diakui, keberagaman ibarat rumput kering yang mudah terbakar. Namun bila tidak sengaja dibakar, ia takkan mengeluarkan api.

Banyak politisi tergoda memainkan etnisitas dan faktor-faktor primordial lainnya. Mereka yang dimabuk kepayang kemenangan, tak sungkan melontarkan isu kesukuan, atau agama. Etnisitas dibuat menjadi garis demarkasi yang mengkotak-kotakan warga. Komunikasi pun terpolarisasi antara kami yang baik dan benar, serta mereka yang buruk dan salah. Pola tutur dan tindakan mempertegas perbedaan, sambil mengkampanyekan pentingnya toleransi dan menjaga kemajemukan. Sungguh ironis.

Padahal pilihan jalan yang ditempuh para pendiri bangsa amat jelas dan tegas. Meski memiliki faktor-faktor objektif yang dapat mempersatukan warga bangsa (seperti kesamaan nasib, sejarah, ras, warna kulit, dan sejenisnya), para pendiri Republik Indonesia lebih memilih faktor subjektif sebagai tali pengikat semangat kebangsaan. Tali pengikat dimaksud adalah kemauan untuk hidup sebagai warga bangsa, yang melampaui perbedaan yang nampak.

Sekedar contoh, bisa dirujuk teladan Soegondo Djojopoespito, pemimpin Kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang memilih memimpin kongres menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, meski lebih fasih berbicara menggunakan bahasa Belanda. Demikian pula Siti Soendari (adik bungsu dr Soetomo pendiri Budi Utomo), yang saat mengikuti Kongres Sumpah Pemuda belum bisa menggunakan bahasa Indonesia, namun dalam dua bulan kemudian, tepatnya saat  berpidato pada Kongres Perempuan Indonesia 22-25 Desember 1928, Siti Soendari telah mahir berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Tak ada kekuatan yang memaksa Siti Soendari menanggalkan bahasa Belanda lalu dengan susah payah belajar bahasa Indonesia, kecuali kemauan mewujudkan sumpah yang sudah diikrarkannya, yakni  “berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”

Itulah dua contoh legacy yang genuine dalam membina kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanpa berteriak NKRI harga mati, komitmen mereka untuk keutuhan Republik terungkap lewat tindakan nyata.  Soegondo dan Siti Soendari mau mengesampingkan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu, dan bahasa Belanda sebagai bahasa pergaulan di dunia akademiknya, dan belajar bahasa Indonesia demi merajut semangat persatuan. Sesuatu yang berbanding terbalik dengan fenomena hari ini, orang yang tidak bisa bahasa Belanda atau Inggris sekalipun bergaya “londo”  atau “yuke” biar dikesani metropolis.

Kebersamaan sebagai warga bangsa terpelihara lewat kemauan kuat untuk hidup sebagai warga bangsa. Kemauan ini  mewujud ke dalam kesediaan menggunakan atribut yang menjadi penanda kebangsaan, meninggalkan  sesuatu yang memperuncing perbedaan, dan move on (berpindah) dari pandangan serba kami versus mereka menjadi tentang kita.  Seperti pemuda Soegondo dan Siti Soendari yang tak sungkan move on dari penutur bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, seperti itulah seharusnya kita hidup, bila benar-benar menyadari hidup di rumah kebangsaan Indonesia yang majemuk.

Semangat keberagaman terpertahankan lewat satunya kata dan perbuatan dalam menunjukan sikap saling menjaga, menghormati, dan terkadang menuntut saling mengalah (“silih eledan”). Semangat keberagaman tidak bisa dipertahankan bila entitas yang berbeda-beda itu saling ngotot merasa menang dan benar sendiri, serta berkutat pada kubangan egosentris.

Secara paradigmatik, wacana keberagaman sudah final. Ia sudah menjadi lagu lama, yang tidak enak jika terlalu sering diputar. Yang tersisa secara paradigmatik adalah   mewujudkan pembangunan yang memastikan keadilan, dan mencegah melebarnya kesenjangan sosial, agar pembangunan dan kemajuan bangsa tidak memenjara sebagian anak bangsa dalam kemelaratan, sementara anak bangsa lainnya mempertontonkan kemewahan.***

 

*) Tulisan ini pertama kali dimuat di Kolom Pikiran Rakyat, www.pikiran-rakyat.com  2 Mei 2017