“Politico-miopia”

Oleh KARIM SURYADI

Peneliti Komunikasi Politik, Dosen FPIPS UPI, dan Kolumnis Pikiran Rakyat

PRAKSIS politik akhir-akhir ini diwarnai pikiran jangka pendek. Politik mengalami pendangkalan makna. Politik cukup dipahami sebagai merebut kuasa. Pun narasi yang dibangun para politisi, kandidat, atau sebagian pengamat, hanya berkutat pada “politik dari tangan ke  mulut”.

Cap kotor yang dilekatkan pada istilah dan aktivitas politik seperti obat bius yang melumpuhkan saraf-saraf kesadaran. Kekuasaan yang cenderung korup seperti didalilkan Lord Acton seolah menjadi pembenaran atas kinerja buruk atau tindakan tak terpuji.

Apa yang didapat dari hiruk-pikuk pilkada serentak gelombang kedua 15 Februari 2017 hanya penggantian gubernur, bupati, atau walikota; selebihnya keletihan sosial, masyarakat yang terkotak-kotak, dan terkuaknya bau amis kebencian. Tidak ada narasi besar yang terbangun, yang menyuntikkan semangat dan sudut pandang baru dalam cara-cara mengelola pemerintahan.

Stigma dan penjulukan pun teramat mudah dilakukan. Sedikit kritis dicap makar. Unjuk rasa menuntut keadilan dibilang intoleran. Sementara menebar puluhan spanduk berisi kalimat NKRI harga mati dipandang sebagai bentuk nasionalisme paling luhur.

Jabatan gubernur, bupati, walikota pun dipandang sebagai pekerjaan biasa saja. Itulah sebabnya, sebagian politisi memandang berakhirnya masa jabatan kepala daerah seperti dimulainya musim semi pengharapan. Nyaris seperti sedang membuka kolom iklan lowongan kerja. Asal merasa memenuhi syarat-syarat normatif segera mengaku mampu dan layak menjadi calon, lalu  menebar baliho di mana-mana. Politik tahu diri, seperti tercermin dari kata-kata  ngukur kakujur, nalipak maneh, kakeureut ku sieup, hade gogog hade tagog, dibuang jauh-jauh. Yang bergelora dalam pikiran adalah kredo kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan saya, lantas siapa ?

Kita terjebak pada kondisi kedisinian dan kekinian. Pola pikir yang berkembang tak ubahnya sopir angkutan kota (angkot) yang berebut ngetem di perempatan. Sang supir ikut mengeluh ketika macet terjadi akibat angkot yang ngetem, namun ketika dia tiba di tempat yang sama, dia pun ngetem tanpa memedulikan kendaraan yang mengular di belakangnya.

Realitas politik hari ini seperti tengah mengidap “politico-miopia”. Politik hari ini gagal meneropong kepentingan bangsa jangka panjang, kehadirannya (maaf) seperti mata yang mengalami rabun jauh. Kita gagal mengungkap makna terdalam dari politik, sebagai siasat untuk menghadirkan kebajikan bersama.

Adagium Lord Acton seperti dikutip di atas, telah lama dikoreksi, namun pengaruhnya terlanjur menguasai pikiran banyak orang. Huntington menyempurnakan definisi Acton tentang politik, power not only corrupts, but also educates. Karena bertugas mendidik maka berpolitik menuntut karakter kuat, politik is karakter, demikian kata Dr. Setiabudi. Ciptomangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara menambahkan dimensi etis dalam politik, politik adalah watak dan jiwa kekesatriaan (politik is ridderdom en ridderlijkheid).

Tidak mudah memang menanggalkan kaca mata partisan. Seleksi dan rekrutmen pemimpin politik yang harus melalui gerbang partai politik  (parpol) menjadi placenta yang mengikat pikiran kandidat dengan logika dan kepentingan parpol.

Namun pemimpin yang berkomitmen tidak akan mudah menyerah pada jebakan dilema partisan. Jika kebijakan demokratis masih ditentang, itu pertanda prosedur dan substansinya belum merangkum semua pandangan. Teruslah berjuang mewujudkan kesempurnaan pandangan seperti pendaki gunung yang terus mendaki mencapai puncak. Hanya apabila telah mencapai titik optimum pemikiran manusia normal maka semua kepentingan akan terangkum, seperti utuhnya pandangan seorang pendaki ketika sudah berada di puncak.

Maka yang harus dilakukan segera adalah menukar “kaca mata politik” kita, sekaligus menghapus definisi politik yang hanya dihubungkan dengan perilaku korup. Kaca mata kepentingan jangka pendek harus segera ditanggalkan. Kaca mata gelap yang memandang realitas secara etnosentrik harus dilepas. Demikian juga kaca mata yang hanya meneropong Indonesia dari sudut kepentingan Jakarta, atau kaca mata fasis yang menganggap tidak ada kebenaran di luar nalar penguasa, harus diganti.

Kita butuh kaca mata kebangsaan, yang menatap mata rakyat dengan penuh kasih saying. Sebuah kaca mata yang mempertajam pandangan tegak lurus, tidak miring ke kiri atau condong ke kanan. Persis kaca mata yang dipakai Soekarno ketika  melihat sawah yang menghijau, gunung yang membiru, mendengarkan lagu daerah,   Pangkur Palaran, atau Olesio dari Maluku, yang dilihat dan didengarnya adalah Indonesia. Indonesia yang utuh dan menyeluruh, bukan hanya ruang untuk berkiprah semua warga, tetapi juga tempat akhir menutup mata.***

 

*) Tulisan ini pertama kali dimuat di Kolom Pikiran Rakyat, www.pikiran-rakyat.com 9 Mei 2017