UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha

Link Website: bppu.upi.edu

Tentang Kami

Kedudukan BPPU setingkat dengan Direktorat dan atau Biro, maka posisinya berada pada level menengah, yang bertugas bertugas untuk membantu Pimpinan Universitas dalam mengoordinasikan pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya, serta sekaligus mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan usaha dan hasil usaha tersebut di level bawah agar sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Pimpinan Universitas.

Dalam tataran manajemen, BPPU memiliki tugas utama sebagai penyedia informasi bidang pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan Universitas. Kedudukan BPPU sebagai manajemen level menengah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi sistem pengendalian manajemen. Dimana di satu sisi akan menjalankan fungsi pengendalian kepada level operasional, sebagai jaminan bahwa seluruh aktivitas dan kegiatan pada level ini tidak menyimpang dari kebijakan yang telah ditetapkan pada level universitas. Sementara itu juga akan berfungsi sebagai pintu informasi terakhir yang dapat diandalkan bagi Pimpinan Universitas dalam bidang pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan 1 :

Terwujudnya Sistem Perencanaan, Informasi Dan Komunikasi Yang Andal Dalam Tata Kelola Usaha Universitas

Sasaran 1 :

Tersedianya kebijakan Pengelolaan Usaha Universitas

Tersedianya sistem perencanaan, informasi dan komunikasi tata kelola usaha Universitas

Tersedianya SOP (standard operating prosedure) pengelolaan Usaha Universitas

Tujuan 2 :

Terwujudnya fungsi pengelolaan usaha dan koordinasi antar unit penghasil IGU dilingkungan Internal Universitas

Sasaran 2 :

 

Terciptanya pengelolaan usaha di lingkungan UPI yang sesuai dengan prinsip usaha yang baik, dengan indikator sasaran

Terciptanya koordinasi dalam pengelolaan usaha di lingkungan UPI

Tujuan 3 :

Terwujudnya pengembangan Badan Usaha Milik Universitas

Sasaran 3 :

Tersusunnya studi kelayakan bisnis (bisnis plan) usaha Universitas

Terbentuknya Badan Usaha Milik Universitas dengan indikator sasaran

Tujuan 4 :

Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas Hubungan Kemitraan Kelembagan Universitas

Sasaran 4 :

Meningkatkan kemitraan kelembagaan Universitas dalam bidang akademik dan non akademik, dengan indikator sasaran

Terwujudnya dana abadi UPI dari donasi, wakaf dan bantuan hibah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan, dengan indikator sasaran

Latar Belakang

Perubahan yang sangat cepat dalam seluruh tatanan kehidupan khususnya yang dipicu oleh percepatan dalam bidang ICT telah mendorong setiap elemen di dalamnya untuk merespon lingkungan strategisnya. Strategi yang tepat diyakini akan memberikan nilai daya saing dan meraih advantage dalam setiap perubahan yang akan terus terjadi.

Bagi organisasi maupun individu, strategi haruslah dimaknai sebagai upaya dalam meraih keunggulan terbaik dalam setiap posisi perubahan yang melingkupinya. Dengan pemaknaan ini maka setiap organisasi maupun individu akan melalukan pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapainya secara lebih antusias dan penuh dengan kesungguhan. Tatanan kehidupan yang sangat didominasi oleh interkoneksi, interalasi dan interdepedensi telah menawarkan setiap elemennya, masing-masing untuk memiliki keunggulan.

Dalam pemaknaan tersebut, maka Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang sangat konsen pada bidang pendidikan, akan memiliki nilai daya saing organisasi sebagai competitive advantage dalam upaya mencapai tujuan yang telah dicanangkannya. Sesuai dengan Renstra UPI 2016-2020, UPI setelah mencanangkan visinya sebagai universitas pelopor dan unggul, yang secara bertahap visi ini akan difokuskan untuk mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang pendidikan di kawasan ASEAN. Sehingga pada akhir tahun 2020, diharapkan pencapaian kepeloporan dan keunggulan UPI ditandai dengan pengakuan UPI sebagai universitas rujukan bidang pendidikan pada tingkat ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan visi UPI tersebut, Pimpinan Universitas, dengan seluruh organ universitas, unsur pelaksana akademik, unsur penunjang, dan unsur pelaksana adaministratif, harus menerjemahkan Renstra ke dalam program aksi yang implementatif, koheren, realistik, yang kemudian dilaksanakan secara konsisten.

Berkaca pada Renstra UPI, pada analisis isu strategis bidang Kebijakan Kelembagaan, maka salah satunya adalah adanya keterbatasan UPI dalam meningkatkan income generating capacity, sebagai universitas yang berstatus PTN bh, UPI perlu terus meningkatkan income generating capacity yang dimilikinya. Untuk itu perlu dipikirkan berbagai kemungkinan usaha yang berpotensi menghasilkan pemasukan yang cukup signifikan bagi UPI.

Berdasarkan kajian mendalam terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pada bidang kebijakan kelembagaan Renstra UPI di atas, maka untuk memperkuat kebijakan kelembagaan UPI 2016-2020, khususnya bidang usaha dan kemitraan, UPI mencanangkan program Mengembangkan usaha universitas untuk meningkatkan income generating unit (IGU) yang dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel. dengan sejumlah indikator, yaitu:

  • Unit usaha komersial universitas berjumlah 35.
  • Unit usaha akademik universitas berjumlah 11.
  • Income generating mencapai 60 milyar.
  • Dana hasil kerjasama kelembagaan mencapai 135 milyar.
  • Persentase anggaran yang digunakan untuk fungsi tabungan usaha universitas (Dana non-PNBP) mencapai 5%.

(Sumber: Renstra UPI, halaman 69)

Bagaimana mendesain hubungan kerja organisasi dalam pencapaian visi, misi organisasi berikut kebijakan, program serta indikatornya. Maka dilihat dari tatakelola organisasi, kebijakan organisasi yang dirumuskan pada tataran manajemen puncak, pada implementasinya akan membutuhkan satu sistem pengendalian manajemen sebagai fungsi manajemen level menengah, dan pelaksanaan operasional pada level unit terbawah. Sistem pengendalian manajemen pada level menengah akan berfungsi dua, pertama, sebagai upaya menerjemaahkan visi dan misi sebuah organisasi agar mampu teroperasionalisasikan dan tidak mengalami penyimpangan saat dijalankan oleh unit teknis paling bawah. Kedua, pada saat pelaksanaan oleh level operasional, sistem pengendalian manajemen harus mampu memberikan pedoman dan petunjuk kerja (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Kepentingan sistem pengendalian manajemen ini menjadi sangat kuat pada saat implementasi kebijakan pada level makro ke level operasional pada satuan unit kerja yang ada. Dengan demikian sistem pengendalian manajemen, yang dalam prakteknya akan dikendalikan oleh manajemen level menengah.

Sejalan dengan konsep sistem pengendalian manajemen di atas, dan sekaligus target yang dicanangkan oleh UPI dalam lima tahun mendatang (2016-2020), maka Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (selanjutnya disingkat BPPU) memiliki kedudukan yang sangat strategis. Dengan kedudukan BPPU setingkat dengan Direktorat dan atau Biro, maka posisinya berada pada level menengah, yang bertugas bertugas untuk membantu Pimpinan Universitas dalam mengoordinasikan pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya, serta sekaligus mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan usaha dan hasil usaha tersebut di level bawah agar sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Pimpinan Universitas.

Dalam tataran manajemen, BPPU memiliki tugas utama sebagai penyedia informasi bidang pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan oleh Pimpinan Universitas. Kedudukan BPPU sebagai manajemen level menengah memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi sistem pengendalian manajemen. Dimana di satu sisi akan menjalankan fungsi pengendalian kepada level operasional, sebagai jaminan bahwa seluruh aktivitas dan kegiatan pada level ini tidak menyimpang dari kebijakan yang telah ditetapkan pada level universitas. Sementara itu juga akan berfungsi sebagai pintu informasi terakhir yang dapat diandalkan bagi Pimpinan Universitas dalam bidang pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya.

Merujuk pada SOTK UPI (2015) pada bagian tentang kedudukan dan tugas utama BPPU, yang menjadi fungsi utama BPPU meliputi:

Penyusunan rencana dan program kerja BPPU

Dokumentasi dan analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kebijakan pimpinan UPI yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan usaha universitas

  • Penyusunan kebijakan teknis menyangkut pengelolaan, pengembangan, pengendalian, dan pembinaan unit-unit usaha di dalam lingkungan kampus UPI
  • Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pembinaan unit-unit usaha di dalam lingkungan kampus UPI
  • Penyusunan konsep dan pelaksanaan kemitraandan pengembangan usaha dengan berbagai pihak
  • Koordinasi pelaksanaan usaha kepakaran akademik dengan Fakultas, Kampus UPI di Daerah, Sekolah Pascasarjana,
  • Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Departemen, Program Studi, Laboratorium, dan unit kerja lainnya
  • Pengelolaan hasil usaha berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance
  • Perencanaan dan pelaksanaan pembentukan badan hukum pengelolaan usaha UPI
  • Pelaksanaan monitor dan evaluasi kinerja BPPU
  • Pelaporan kegiatan Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha UPI kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha secara periodik.

Sesuai dengan fungsi di atas, maka tugas utama BPPU dibagi menjadi dua divisi yaitu: (1) Kemitraan dan pengembangan usaha UPI dan; (2) Pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan usaha di lingkungan internal UPI. Fokus divisi kemitraan dan pengembangan usaha adalah:

 

  • Penyusunan pedoman pelaksanaan kemitraan dan pengembangan usaha UPI;
  • Pelaksanaan pengembangan usaha berbasis kepakaran dan usaha penunjang ;
  • Perencanaan dan pelaksanaan kemitraan dan pengembangan usaha dengan berbagai pihak;
  • Pelaksanaan administrasi hasil usaha dari kemitraan dan pengembangan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  • Pelaksanaan monitor dan evaluasi kinerja kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Usaha
  • Pelaporan kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Usaha.

Sedangkan untuk divisi pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan usaha di lingkungan internal UPI adalah:

  • Penjabaran kebijakan teknis dalam bentuk pedoman pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan usaha di lingkungan internal UPI
  • Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan usaha di lingkungan UPI.
  • Perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian, dan pembinaan usaha berbasis kepakaran
  • Pelaksanaan monitor dan evaluasi kinerja Pengelolaan dan Pengendalian Usaha

Sejalan dengan tuntutan dan kondisi di atas, maka dibutuhkan beberapa instrumen pendukung agar proses orgganisasi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengelolaan usaha dan pengembangan kemitraan di UPI mampu berjalan sesuai dengan landasan hukum, organisasi dan realitas yang ada di UPI. penguatan landasan hukum, penguatan sistem kerja yang berbasis ICT, serta tata kelola yang semakin mengarah pada tata kelola yang baik (Good Governance), pada pada akhirnya pengelolaan usaha dan pengembangan kemitraan di UPI mampu mencapai kinerja yang optimal dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yang memadai.

Salah satu satu dokumen perencanaan usaha (business plan) Universitas, sebagai satu dokumen perencanaan sebagai menjadi acuan bagi dalam pengembangan usaha dan kemitraan yang dalam implementasinya fungsi tersebut akan dilaksanakan oleh BPPU di bawah koordinasi dan tangung jawab penuh dari Wakil Rektor Bidang Riset, Kerjasama dan Usaha.

Sebagai satu dokumen perencanan, maka dokumen perencanaan usaha (business plan) Universitas harus mendapat penetapan dari Rektor serta mendapat persetujuan dari Majelis Wali Amanat UPI untuk mendapat pertimbangan yuridis dan pertimbangan analisis resiko atas pengembangan usaha yang akan dikembangkan Universitas.

Landasan Hukum

Landasan Hukum yang melandasi penyusunan dokumen Perencanaan Usaha UPI adalah sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
  • Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509)
  • Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 sebagaimana telah dirubah melaui Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia
  • Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 08/TAP/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020
  • Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA/UPI/ 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015
  • Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia.
  1. Tugas pokok dan fungsi lembaga

Merujuk pada SOTK UPI (2015) pada bagian tentang kedudukan dan tugas utama BPPU,  yang menjadi fungsi utama BPPU meliputi:

  • penyusunan rencana dan program kerja BPPU;
  • dokumentasi dan analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan kebijakan pimpinan UPI yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan usaha universitas;
  • penyusunan kebijakan teknis menyangkut pengelolaan, pengembangan, pengendalian, dan pembinaan unit-unit usaha di dalam lingkungan kampus UPI;
  • pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pembinaan unit-unit usaha di dalam lingkungan kampus UPI;
  • penyusunan konsep dan pelaksanaan kemitraandan pengembangan usaha dengan berbagai pihak;
  • koordinasi pelaksanaan usaha kepakaran akademik dengan Fakultas, Kampus UPI di Daerah, Sekolah Pascasarjana, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Departemen, Program Studi, Laboratorium, dan unit kerja lainnya;
  • pengelolaan hasil usaha berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
  • perencanaan dan pelaksanaan pembentukan badan hukum pengelolaan usaha UPI;
  • pelaksanaan monitor dan evaluasi kinerja BPPU;
  • pelaporan kegiatanBadan Pengelola dan Pengembangan Usaha UPI kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha secara periodik.

Sesuai dengan fungsi di atas, maka tugas utama BPPU dibagi menjadi dua divisi yaitu: (1) Kemitraan dan pengembangan usaha UPI dan; (2) Pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan usaha di lingkungan internal UPI. Fokus divisi kemitraan dan pengembangan usaha adalah:

  • penyusunan pedoman pelaksanaan kemitraan dan pengembangan usaha UPI;
  • pelaksanaan pengembangan usaha berbasis kepakaran dan usaha penunjang ;
  • perencanaan dan pelaksanaan kemitraan dan pengembangan usaha dengan berbagai pihak;
  • pelaksanaan administrasi hasil usaha dari kemitraan dan pengembangan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  • pelaksanaan monitor dan evaluasi kinerja kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Usaha
  • pelaporan kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Usaha.

Sedangkan untuk divisi pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan usaha di lingkungan internal UPI adalah:

  • Penjabaran kebijakan teknis dalam bentuk pedoman pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan usaha di lingkungan internal UPI;
  • perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, pengendalian, dan pembinaan usaha di lingkungan UPI;
  • perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian, dan pembinaan usaha berbasis kepakaran;
  • pelaksanaan monitor dan evaluasi kinerja Pengelolaan dan Pengendalian Usaha;
  1. Alamat kantor beserta no telp dan email

Alamat kantor : Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 University Center Lantai 1 Universitas Pendidikan Indonesia

No. Telepon : (022) 2011240

Email : bppu.upi.edu

 

 

 

Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi

INFORMASI UMUM

Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) didirikan pada tanggal 6 Juli 2007 dengan SK Rektor No.3792/H40/KL/2007.  Direktorat TIK lahir dari penggabungan berbagai lembaga pengelola TIK di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang terdiri atas Bagian Sistem Informasi di BAPSI dan 4 unit pelaksana teknis (UPT UPInet, UPT Puskom, UPT P3MP dan UPT Pendilkom).  Penggabungan ini bertujuan untuk menciptakan kinerja pengelola TIK menjadi lebih efektif, efisien dan terintegrasi sehingga TIK menjadi tulang punggung dalam berbagai aktivitas di UPI.

Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai salah satu unsur universitas dalam mendukung manajerial yang efektif, efesien, akuntabel, dan transparan serta memfasilitasi keterlaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat berbasis TIK. Hal tersebut merupakan komitmen Pimpinan Direktorat TIK yang terus berupaya untuk menjadikan UPI sebagai sebuah institusi pendidikan yang memiliki daya saing kuat yang pada gilirannya akan membangun citra UPI dalam menumbuhkembangkan kemandirian masa depan untuk mencapai cita-cita bersama: World Class University.  

Direktorat TIK  bertugas mengawal penerapan dan pengembangan TIK di Universitas Pendidikan Indonesia. Penerapan dan pengembangan TIK di UPI menjadi salah satu kebijakan di dalam Rencana Strategis UPI dan Rencana Strategis TIK.  Penerapan TIK di dalam pengembangan UPI ke depan bukan sekedar mengikuti trend global melainkan suatu langkah strategis di dalam upaya meningkatkan akses dan mutu layanan kepada masyarakat. Penerapan dan pengembangan Sistem TIK menjadi tulang punggung tata kelola universitas menuju Good University Governance yang transparan dan akuntabel.

Efisiensi banyak dicapai melalui pemanfaatan TIK tanpa harus merusak nilai-nilai kemanusiaan. Sistem TIK yang dikembangkan mampu mengangkat harkat dan nilai-nilai kemanusiaan dengan terciptanya layanan publik yang lebih bermutu dan efisien, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia di dalam era global dan kompetitif ini. Sistem TIK yang dikembangkankan di UPI menuju terwujudnya sistem terpadu yang dapat membangun konektivitas kampus sehingga membuat kampus ini menjadi lebih dinamis dan atletis bergerak dalam mengadakan komunikasi guna memperoleh dan meraih peluang-peluang dalam pengembangan universitas ini.

Kesiapan konkrit seluruh komponen sumber daya manusia baik dalam cara berpikir, orientasi perilaku, sikap dan sistem nilai yang mendukung pemanfaatan TIK untuk kemaslahatan manusia, sudah barang tentu menjadi hal penting.

 

V I S I

Menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai tulang punggung dalam mencapai kepeloporan akademik dan keunggulan manajemen UPI.

 

M I S I

  1. Merancang dan membangun peta strategik teknologi informasi dan komunikasi di Universitas Pendidikan Indonesia secara menyeluruh.
  2. Membangun dan Menciptakan lingkungan dalam mewujudkan sistem akademik dan manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan UPI.
  3. Membangun dan menciptakan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan UPI
  4. Mengembangkan, menyediakan dan mengaplikasikan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan UPI.
  5. Memberikan pelayan secara teknis maupun non - teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi.
  6. Mengadakan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi.
  7. Meningkatkan dan menyediakan tenaga yang profesional dalam sistem informasi
  8. Meningkatkan dan memanfaatkan berbagai fasilitas dalam meningkatkan kemandirian perguruan tinggi
  9. Menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk kemajuan UPI.
  10. Merancang dan melaksanakan prosedur keselamatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di UPI.

 

TUGAS UMUM:

Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengembangan TIK.

FUNGSI UMUM :

  1. Menyusun dan rencana dan program kerja
  2. Menganalisis kebijakan UPI dibidang TIK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
  3. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dibidang TIK
  4. Merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yang bersifat pengembangan dalam pengelolaan TIK
  5. Membangun dan mengembangkan infrastruktur TIK sebagai pusat data UPI
  6. Mengembangkan, menyediakan, dan mengaplikasikan sistem informasi berbasis TIK
  7. Melayani secara teknis maupun non teknis yang berhubungan dengan TIK
  8. Melaksanakan penelitian, pendidikan dan latihan, dan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan TIK
  9. Mengembangkan dan meningkatkan penjaminan mutu dibidang TIK
  10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang TIK
  11. Membuat laporan kegiatan direktorat secara keseluruhan.

 

TUGAS DIVISI INFRASTRUKTUR TIK :

Melaksanakan pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer.

FUNGSI DIVISI INFRASTRUKTUR TIK :

  1. Menyusun rencana dan program kerja divisi infrastruktur TIK
  2. Menghimpun dokumen kebijakan UPI dibidang infrastruktur  TIK, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
  3. Melaksanakan pengembangan infrastruktur jaringan dan peralatan TIK
  4. Melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan dan peralatan TIK
  5. Melaksanakan instalasi dan konfigurasi infrastruktur jaringan dan peralatan TIK
  6. Melaksanakan pengamanan sistem jaringan infrastruktur dan peralatan TIK
  7. Membuat dokumentasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan infrastruktur jaringan dan komputer

 

TUGAS DIVISI SISTEM INFORMASI TIK:

Melaksanakan pengembangan sistem informasi.

FUNGSI DIVISI SISTEM INFORMASI TIK:

  1. Menyusun rencana dan program kerja divisi sistem informasi
  2. Menghimpun dokumen kebijakan UPI dibidang sistem informasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
  3. Melaksanakan analisis dan disain sistem informasi
  4. Melaksanakan rekayasa sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan layanan admininistrasi
  5. Mengembangkan keamanan sistem informasi
  6. Melaksanakan pangaturan, pengawasan, pemeliharaan, perbaikan dan pengamanan sistem informasi yang ada
  7. Menetapkan service level agreement untuk seluruh sistem informasi  yang dikelola
  8. Pelayanan kepada masyarakat dalam kaitannya degan operasional dan pemeliharaan
  9. Mendokumentasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pemeliharaan sistem informasi

 

TUGAS DIVISI LAYANAN TIK DAN PEMBELAJARAN DIGITAL:

Melaksanakan pengembangan layanan TIK dan pengembangan pembelajaran digital.

 

FUNGSI DIVISI LAYANAN TIK DAN PEMBELAJARAN DIGITAL:

  1. Menyusun rencana dan program kerja divisi layanan TIK dan pengembangan pembelajaran digital
  2. Menghimpun dokumen kebijakan UPI dibidang layanan TIK dan pembelajaran digital, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait
  3. Melaksanakan pengembangan infrastruktur jaringan dan peralatan TIK
  4. Melaksanakan pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan dan peralatan TIK
  5. Melaksanakan instalasi dan konfigurasi infrastruktur jaringan dan peralatan TIK
  6. Melaksanakan pengamanan sistem jaringan infrastruktur dan peralatan TIK
  7. Membuat dokumentasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan infrastrultur jaringan dan komputer

 

 

STRUKTUR ORGANISASI

Direktur           : Dr. H. Wawan Setiawan, M.Kom.

 

Divisi Infrastruktur

Kepala                             :  Moh. Riky Saadilah, MT.

Peng.  Data Center       :  Bambang Susanto, MT.

Peng. Jaringan              : IGH Mahendra, S.Pd., dan Dadan Dasari, S.Kom.

Peng. Workstation         : Dani Hermawan, S.T & Ade Yuda D, S.Pd

 

Divisi Sistem Informasi       

Kepala                              : Asep Wahyudin, MT.

Peng. Aplikasi Akad.      :  Deni Purnama, A.Md.

Peng. Aplikasi SPOT      :  Aceng Sobana, MT.

Peng. Aplikasi SDM       :  Dodi Setiadiputra, S.Pd.

Peng. Aplikasi Riset        : Apep Kamaludin, MT.

Peng. Aplikasi Web        : Hari Purnomo, S.Pd.

 

Divisi Layanan TIK, dan Pembelajaran Digital   

Kepala                             : Nurfitriansyah, MT.

Peng. Pelatihan             : Yudi Wahyudi, MT.,

Peng. Web                      : Yana R. Sopian, S.Pd.

Peng. Vicon                    : Ahmad Syukron Surur, MT.

Peng. Layanan              : Iman Sudrajat, Maharani, S.Pd., Muh. Syarif, SE., dan Muh. Ridwan

Peng. Multimedia dan Grafis : Riyana Firly, M.Kom.

 

Kerumahtanggaan

Koordinator                               : Akub Saputra, S.Pd.

PUMKC                                      :  Susi Rahmawati, S.Pd.

PUMKC Pembantu                   : Ahmad Ghozali, S.Pd.

Peng. Kearsipan                       : Endang Hidayat, dan Maryoto

Peng. BMN                                 : Naya Sutarya

Pemeliharaan  Aset Pisik        : Agus Surahman

 

Penjaminan Mutu

Manajemant Representatif       : Yudi Wahyudi, MT.

Dokumen Kontrol                       : Ahmad Ghozali, ST.

 

ALAMAT SURAT MENYURAT

Direktorat TIK UPI

Jalan  Dr. Setiabudi No. 229 Bandung 40154

e-mail : direktorat_tik@upi.edu,   layanan-tik@upi.edu

 

ALAMAT WEBSITE

http://dit-tik.upi.edu/

NOMOR TELEPON

022-2013163-20113164 Pes. 2219-2222 Fax 022-2013651

 

PROGRAM KERJA

Program kerja Direktorat TIK adalah penataan dan penguatan program yang sudah ada, dan pengembangan berbagai program baru sebagai berikut. 

 

1.        Peningkatan Infrastruktur TIK

Melalui kekuatan komitmen pimpinan universitas, kelayakan infrastruktur TIK menjadi prioritas universitas. Pemenuhan kelayakan infrastruktur dilakukan melalui identifikasi dan kajian mendalam oleh direktorat TIK yang mengacu pada prinsip efektivitas dan efisiensi. Peningkatan infrastruktur meliputi data center, server, workstation, sistem jaringan, sumber energy, ruangan, dan fasilitas kerja Direktorat TIK. Kebutuhan peningkatan infrastruktur TIK senantiasa  mengadaptasi perkembangan teknologi, usia teknologi, dan beban kerja perangkat teknologi, serta penguasaan teknologi itu sendiri.

 

2.        Penguatan Proses Bisnis Berbagai Unit Kerja di UPI

Untuk terwujudnya sistem informasi manajemen berbasis TIK, Direktorat TIK memahami secara mendalam proses bisnis dari unit yang membutuhkannya. Penguatan proses bisnis unit kerja akan sempurna dilakukan kajian mendalam yang bersumber dari unit kerja yang bersangkutan. Untuk memenuhi hal tersebut, Direktorat TIK akan mendorong agar setiap unit kerja memiliki jobdes dan standar operasional baku yang komprehensif untuk diimplementasi ke dalam TIK. Direktorat TIK perlu memperkuat prosedur dan metodologi, melakukan sosialisasi, dan sinkronisasi yang komprehensif setiap pengembangan sistem informasi.

 

3.        Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Bidang TIK

Sumber daya manusia bidang TIK di Direktorat TIK terus diperkuat hingga memenuhi standar jumlah dan kapabilitas yang memadai. Peningkatan kapabilitas SDM bidang TIK terus diupayakan diri baik autodidak maupun pelatihan-pelatihan. Aspek  SDM segera dilakukan penataan dalam hal kompetensi dan mengarahkan pada sertifikasi baik kompetensi ataupun profesi bidang TIK.

 

4.        Implementasi Sistem Manajemen Terintegrasi Berbasis TIK

Secara prinsip, terdapat 3 (tiga) proses inti pendidikan atau core processes yang terjadi di perguruan tinggi yaitu : a. Pengajaran (teaching); b. Penelitian (research); dan c. Pelayanan (services). Ketiga proses ini merupakan produk dan jasa atau core products and services yang ditawarkan institusi kepada para pelanggannya. Agar perguruan tinggi dapat secara efektif menyelenggarakan ketiga proses tersebut, maka perlu ditunjang oleh sejumlah aktivitas pendukung terkait dengan hal-hal semacam: administrasi akademis, keuangan dan akuntansi, sumber daya manusia,  infrastruktur kampus, dan lain sebagainya. Peranan TIK sebagai enabler atau alat yang memungkinkan perguruan tinggi untuk dapat menciptakan proses pendidikan yang cheaper-better-faster. Ada dua jenis fungsi TIK yang dikenal terkait yaitu fungsi back office dan front office.  Adapun nilai yang ditawarkan oleh TIK antara lain sebagai berikut.

  • Pendaftaran secara online dengan menggunakan website sehingga calon mahasiswa di seluruh dunia dapat melakukannya tanpa harus secara fisik datang ke perguruan tinggi yang bersangkutan;
  • FRS online yang memungkinkan administrasi pengambilan mata kuliah dilakukan dimana saja dengan menggunakan perangkat digital seperti komputer, PDA (Personal Digital Assistant), tablet PC, dan lain sebagainya;
  • Peserta didik (mahasiswa) dapat melihat nilai ujian maupun hasil akhir studi melalui internet atau perangkat telepon genggam yang dimilikinya;
  • Manajemen kelas mulai dari pengalokasian mata kuliah dan pengajar sampai dengan absensi mahasiswa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi khusus;
  • Sistem dokumentasi dan kearsipan yang tersimpan dalam format elektronik secara rapi dengan menggunakan perangkat aplikasi berbasis EDMS (Electronic Document Management System);
  • Pengelolaan sumber daya manusia yang terintegrasi menyangkut rekam data dan informasi mahasiswa, dosen, dan alumni;
  • Pustaka buku dan jurnal ilmiah yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja (24 jam sehari, 7 hari seminggu);
  • Sistem informasi terpadu terkait dengan fungsi pemasaran, administrasi, sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi, pengelolaan aset, dan lain sebagainya;
  • Administrasi terpadu antar perguruan tinggi dimana memungkinkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah antar fakultas maupun antar perguruan tinggi yang berbeda;
  • Aplikasi pelaksanaan riset dan pelayanan masyarakat yang dimulai dari proses  pengajuan proposal sampai dengan evaluasi hasil kajian maupun pelaksanaan program terkait;
  • Perangkat lunak untuk mengatur sistem penjenjangan karir karyawan maupun jenjang kepangkatan dosen;
  • Portal informasi yang memudahkan para civitas akademika perguruan tinggi dalam usahanya untuk mencari berbagai data dan informasi penting di perguruan tinggi maupun pada institusi mitra lainnya;
  • Alat penunjang mahasiswa di dalam membuat dan mengevaluasi rencana studinya;
  • Sistem evaluasi kinerja dosen dan karyawan sebagai bahan keputusan remunerasi yang berkeadilan dan realistis; dan lain sebagainya.

Keseluruhan sistem yang terintegrasi tersebut dibangun oleh blok-blok aplikasi independen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya beli perguruan tinggi. Direktorat TIK akan segera mempersiapkan diri mulai dari need assesmen sampai ujicoba dan evaluasi. Sistem manajemen terintegrasi ini akan memberi dampak yang besar terhadap kinerja lembaga dan berbagai perkembangan lainnya. Unsur pimpinan akan dapat memotret kondisi terakhir dari lembaga atau unit yang dipimpinnya dalam waktu singkat sehingga dapat segera melakukan berbagai langkap berikutnya. Demikian juga berbagai persoalan akan segera dapat dideteksi dengat akurat sehingga dapat segera mengambil langkah solusi atau alternatif penyelesaiannya yang ada.

 

5.        Pemeliharaan dan Perawatan Aset dan Fasilitas TIK

Pemeliharaan dan perawatan perlu mendapat perhatian serius baik terhadap hardware mauppun software. Direktorat TIK perlu membentuk unit bengkel TIK yang bertugas untuk melakukan recovery permasalahan TIK di UPI secara profesional. Unit ini juga bertugas untuk membentuk dan membina SDM di setiap unit kerja di UPI melalui kegiatan roadshow atau training. Kegiatan pemeliharaan dan perawatan akan dikelompokkan insidental terencana, rutin terjadwal, dan refreshing (over hool).

 

6.        Pengembangan Pusat Kajian TIK

Perkembangan TIK yang cepat harus diimbangi oleh kecepatan adaptasi yang baik. Agar penggunaan teknologi selalu up to date, maka Direktorat TIK akan melakukan percepatan adaptasi melalui suatu unit pusat kajian bidang TIK praktis. Para praktisi TIK senantiasa senang berinovasi karena selalu ada potensi kebaruan dalam mengerjakan tugasnya baik hardware maupun software. Potensi-potensi tersebut rhendaknya tidak diteruskan ketika melaksanakann tugas, melainkan difasilitasi dalam ruang waktu tersendiri dan di pusat kajian itulah para praktisi melakukan berbagai inovasi sampai pengujian. Pusat kajian ini juga bertugas melakukan riviu terhadap sistem yang sedang berjalan dari berbagai hal yang berorientasi pada kinerja sistem diseluruh unit kerja di UPI. Kenyataan menunjukkan telah terjadi pengembangan berbagai aplikasi secara sporadis di berbagai unit kerja karena otonomi RKAT.

 

7.        Pencitraan UPI oleh Lembaga Berbasis TIK

Rekognisi melalui lembaga berbasis TIK telah menjadi trend pengakuan eksistensi masa kini. Pemeringkatan perguruan tinggi berdasarkan aktivitas TIK seperti Webometric, TesCa, dan 4ICU  dengan algoritma pencarian : Google Page Rank, Alexa Traffic Rank, Majestic Seo Referring Domains, Majestic Seo Citation Flow, dan Majestic Seo Trust Flow menuntut kreativitas bidang TIK dari perguruan tinggi tersebut. Pemeringkatan ini didasarkan pada logika bahwa jika website sebuah universitas tersebut memiliki peringkat yang baik tentunya pasti terjadi sebuah interaksi akademis baik itu dari dalam maupun luar pihak civitas akademik sebuah universitas. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat TIK akan secara proaktif mengkondisikan agar TIK  UPI selalu hidup setiap saat secara kontinu. Hal ini dapat dilakukan dengan selalu updating dan pembaharuan konten.

 

8.        Kemitraan dengan Pengguna maupun Pengembang TIK

Jejaring merupakan ciri pergaulan masa kini yang semakin kuat dengan dukungan TIK. UPI memiliki cukup banyak stakeholder (mereka yang berkepentingan) yang merupakan potensi pelanggan dari institusi terkait. Paling tidak ada 8 (delapan) stakeholder yang memiliki keterkaitan erat dengan proses inti maupun aktivitas penunjang dari sebuah perguruan tinggi. Adapun  stakeholder yang dimaksud adalah:  mahasiswa, alumni, dosen, industri, komunitas, karyawan, pemerintah, dan institusi pendidikan lain. Dari delapan stakeholder utama tersebut, paling tidak 5 (lima) buah diantaranya merupakan sumber pendapatan atau pelanggan utama, yaitu: mahasiswa, dosen, industri, komunitas, dan institusi pendidikan lain. Dengan demikian inti dari persaingan atau kompetisi antara perguruan tinggi adalah bagaimana masing-masing berusaha untuk menawarkan produk dan jasa terkait dengan kegiatan belajar mengajar, riset, dan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah dari masa ke masa. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat TIK akan mengembangkan kemitraan dengan pengguna secara intensif agar apa yang dikembangkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Adapun kemitraan dengan pengembang TIK dimaksudkan agar apa yang dikembangkan seiring dengan kekinian sehingga tuntutan pengguna senantiasa dapat terpenuhi.

 

9.        Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Layanan TIK

Setiap proses bisnis/layanan mengacu pada prosedur  operasional baku sehingga memudahkan dalam penelurusan masalah ataupun hasil. Sebuah layanan memerlukan kejelasan dan jaminan hasil sehingga perlu menerapkan sistem penjaminan mutu. Direktorat telah mengembangkan berbagai prosedur operasional baku dan sistem penjaminan mutu  layanan (ISO 9001:2008) yang terus ditingkatkan keefektifan. Sehubungan hal tersebut perlu dilakukan riviu dan pengembangan prosedur operasional baku secara lengkap dan applicable. Dalam menjaga kesinambungan yang baik, perlu mengembangkan dan mempertajam sistem penjaminan mutu yang berjalan. Direktorat TIK perlu memperluas dan meningkatkan target mutu yang dikelola oleh Satuan Penjaminan secara khusus.

 

10.    Pengembangan Usaha Berbasis Produk, Layanan, dan Sertifikasi Bidang TIK

Terbukanya bidang TIK memicu munculmya kebutuhan baru di tengah-tengah masyarakat termasuk masyarakat pendidikan. UPI sebagai perguruan tinggi yang konsen pada pendidikan memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia khususnya. Produk-produk pendidikan berbasis TIK sangat dinantikan oleh para pelaksana di lapangan dan produk yang dihasilkan oleh lembaga yang kompetensi pada bidangnya akan sangat dipercaya. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat TIK akan memfasilitasi usaha berbasis produk dan layanan TIK khususnya untuk bidang pendidikan. Selain itu standarisasi implementasi TIK dalam pendidikan akan senantiasa terjaga karena UPI sangat kompeten dalam bidang pendidikan. Hal lain yang akan menjadi perhatian adalah sertifikasi bidang TIK untuk lembaga pendidikan khususnya.  

 

Program sedang berjalan dan kedepan yang dikembangkan oleh Direktorat TIK UPI sebagai berikut.

2015 2016 2017 2018 2019
·  Penataan Infrastruktur dan SDM; ·  Peningkatan Infrastruktur; ·  Optimalisasi Infrastruktur; ·  Penguatan Literasi SDM . ·  Penyempurnaan Berbagai Sistem Informasi;
·  Penguasaan Proses Bisnis; ·  Riviu dan Standarisasi Sistem yang ada; ·  Penguatan  Kompetensi SDM TIK; ·  Pengembangan Pusat Kajian dan Serfifikasi TIK; ·  Pengembangan Berbagai Produk Baru TIK;
·  Implementasi  Sistem Informasi Prioritas; ·  Implementasi  Sistem Informasi Terintegrasi . ·  Implementasi  Sistem Informasi Terintegrasi. ·  Pengembangan Unit Usaha TIK; ·  Reviu dan Pengembangan Kerjasama;


 

 

Direktorat Akademik

Direktorat Akademik adalah unit pelaksana pembantu Pimpinan Universitas yang bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan dan layanan akademik, serta pendidikan profesi dan jasa keprofesian.

Organisasi dan Tugas Layanan

Direktur : Dr. Dadang Anshori, S.Pd., M.Si.
Kepala Divisi    
Divisi Rekrutmen Mahasiswa Baru : Dr.rer.nat. Asep Supriatna, M.Si.
Divisi Layanan Akademik : Drs. Ahmad Tajudin M.Pd.

Divisi Pendidikan Profesi dan Jasa Keprofesian

: Dr. Toto Ruhimat, M.Pd
Kepala Seksi    
Seksi Kerumahtanggaan : Jakaria, S.Kom.
Seksi Pendidikan Profesi : Ahmad Kustiwa, S.Pd.
Seksi Jasa Keprofesian : Dra. Hj. Siti Mariah


Secara keseluruhan Direktorat Akademik bertugas melayani administrasi akademik , menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan profesi dan sertifikasi.

Divisi Rekrutmen Mahasiswa Baru berfungsi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja di bidang seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, baik melalui jalur regular maupun kerja sama;
  2. Menyusun pedoman pelaksanaan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru;
  3. Melaksanakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru;
  4. Melakukan koordinasi dengan berbagai unit kerja, baik di dalam maupun di luar lingkungan UPI, untuk memperlancar pelaksanaan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru;
  5. Menyusun instrumen pemantauan pelaksanaan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru;
  6. Melaksanakan pemantauan, pengolahan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rekrutmen mahasiswa baru;
  7. Menyusun laporan kegiatan Divisi Rekrutmen Mahasiswa Baru dan menyampaikannya kepada Direktur Direktorat Akademik.

Divisi Pengembangan dan Layanan Akademik berfungsi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja divisi layanan dan pengembangan akademik;
  2. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data di bidang akademik;
  3. Melaksanakan penerimaan dan pendaftaran mahasiswa;
  4. Mengelola penyelenggaraan pertemuan ilmiah, wisuda, diesnatalis, orasi ilmiah, dan upacara promosi guru besar;
  5. Menyusun kalender akademik;
  6. Menyusun jadwal perkuliahan dan ujian;
  7. Melakukan pengadministrasian yang berhubungan dengan kegiatan akademik;
  8. Menyusun kebutuhan sarana dan prasaran pendidikan;
  9. Melakukan [penyusunan instrumen pemantauan pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan penggunaan sarana pendidikan;
  10. Melaksanakan pemenatauan, pengolahan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perkuliahan dan penggunaan sarana pendidikan;
  11. Menmganalisis kemajuan prestasi mahasiswa dan meninformasikannya kepada mahasiswa yang bersangkutan, orangtua, dan pihak-pihak yang berwenang sebagai dasar dalam mengambil keputusan;
  12. Menyusun laporan kegiatan divisi layanan dan pengembangan akademik serta menyampaikannya kepada Diretur Direktorat Aakademik

Divisi Pendidikan Profesi dan Jasa Keprofesian berfungsi :

  1. Menyusun rencana dan program kerja di bidang Pendidikan Profesi dan Jasa Keprofesian;
  2. Menyusun pedoman dan aturan pelaksanaan PPL, baik bidang kependidikan maupun non kependidikan;
  3. Mengkoordinasikan Program Sertifikasi, dan Pendidikan Profesi;
  4. Mengkoordinasikan pelaksana PPL, baik kependidikan maupun non kependidikan;
  5. Melaksanakan Program Sertifikasi dan Pendidikan Profesi;
  6. Melakukan koordinasi dengan berbagai unit kerja, baik di dalam maupun di luar lingkungan UPI, untuk memperlancar program latihan profesi, program latihan akademik, program sertifikasi, dan pelaksanaan kegiatan micro teaching;
  7. Menyusun instrumen pemantauan pelaksanaan program latihan profesi, program latihan akademik, program sertifikasi, dan pendidikan profesi;
  8. Melaksanakan pementauan, pengolahan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program latihan profesi, program latihan akademik, program sertifikasi, dan pendidikan profesi;
  9. Menyusun laporan kegiatan Divisi Pendidikan Profesi dan Jasa Keprofesian, dan menyampaikannya kepada Direktur Direktorat Akademik.

 

 

Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan

Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan adalah unit pelaksana pembantu pimpinan yang bertugas Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan organisasi kemahasiswaan, program kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa.

Organisasi dan Tugas Layanan

Direktur : Dr. H. Mupid, M.A.

Kepala Divisi

   
Divisi Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan : Syahroni, M.Pd.

Divisi Pengembangan Pembinaan Kemahasiswaan Kesejahteraan Mahasiswa

:

Drs. Endang Supriatna, M.Si.

Kepala Seksi

   
Seksi Kerumahtanggan : Drs. Atet Sahrudin

Direktorat Pembinaan  Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Direktur, dan dibantu oleh dua  Divisi. Secara keseluruhan Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pembinaan organisasi kemahasiswaan, program kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa.

    1. Divisi Pembinaan Organisasi  Kemahasiswaan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan memantau kegiatan pembinaan organisasi kemahasiswaan, yaitu :
      1. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data di bidang  Kemahasiswaan.
      2. Menyusun rancangan peraturan dan ketentuan kegiatan organisasi kemahasiswaan serta kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan, juga menyusun instrumen pemantauan pelaksanaannya.
      3. Melaksanakan urusan pemberian izin/rekomendasi kegiatan organisasi kemahasiswaan serta pemantauan, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
      4. Mengelola penyelenggaraan pertemuan ilmiah dan melakukan pembinaan organisasi kemahasiswaan.
    2. Divisi Pembinaan Program Kemahasiswaan dan Kesejahteraan Mahasiswa bertugas melaksanakan kegiatan pembinaan program kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa  yaitu :
      1. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang program kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa.
      2. Menyusun rancangan peraturan dan ketentuan program kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa serta menyusun instrumen pemantauan pelaksanaan program kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa..
      3. Mengelola pelaksanaan pemilihan mahasiswa berprestasi, pengajuan usulan penelitian mahasiswa dan usul-usul kegiatan ilmiah lainnya serta pemberian beasiswa dan berbagai bantuan bagi mahasiswa.

Direktorat Sumber Daya Manusia

Dalam struktur organisasi UPI yang baru (sesuai dengan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 21/TAP/MWA UPI/2007 tentang Struktur Organisasi UPI), pengelolaan SDM diorganisasikan oleh Direktorat SDM yang dipimpin oleh seorang Direktur SDM dan mengkoordinasikan dua Divisi dan satu Seksi yaitu Divisi Rekrutmen dan Pengembangan SDM, Divisi Pemberdayaan, Remunerasi dan Kesejahteraan SDM, serta Seksi Kerumahtanggaan SDM.

Direktur :

Dr. Sahroni, S. Sn., M.Pd.,

Kepala Divisi Rekrutmen dan Pengembangan SDM

: Dra. Eka Dewi Ratna Sumimar

Kepala Divisi Pemberdayaan, Renumerasi, dan Kesejahteraan

:

Drs. Indra Tjahja Thasuka

Kepala Seksi Kerumahtanggaan : Yuda Sukmawan, S.Sos., M.Pd

Tugas pokok dan fungsi Direktorat SDM serta divisi-divisi dan seksi yang dikoordinasikannya adalah sebagai berikut.

Direktorat Sumber Daya Manusia

Tugas Pokoknya adalah Menyelenggarakan  dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pengembangan SDM, pemberdayaan dan pemeliharaan SDM, serta remunerasi dan kesejahteraan SDM, sedangkan fungsinya adalah :

  1. Menyelenggarakan penyusunan rencana kegiatan bidang SDM.
  2. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan dan pengembangan SDM, pemberdayaan dan pemeliharaan SDM, serta remunerasi dan kesejahteraan SDM.
  3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pengembangan SDM, pemberdayaan dan pemeliharaan SDM, serta remunerasi dan kesejahteraan SDM.
  4. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pengembangan SDM,  pemberdayaan dan pemeliharaan SDM, serta remunerasi dan kesejahteraan SDM.
  5. Menyelenggarakan administrasi SDM.
  6. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang SDM kepada Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya.

Divisi Rekrutmen dan Pengembangan SDM

Tugas pokoknya adalah Melaksanakan kegiatan pengadaan, penempatan, dan pengembangan SDM dan fungsinya adalah :

  1. Menganalisis kebutuhan sumber daya manusia, baik jumlah maupun mutunya.
  2. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan penarikan dan penempatan sumber daya manusia.
  3. Menyusun dan melaksanakan program pelatihan dan pendidikan, baik pra jabatan maupun dalam jabatan, dalam rangka pengembangan SDM.
  4. Mengorganisasikan perancangan dan pelaksanaan program pengembangan karir, serta promosi SDM.
  5. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pengembangan SDM kepada Pembantu Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya melalui Direktur SDM.

Divisi Pemberdayaan, Remunerasi, dan Kesejahteraan SDM

Tugas Pokoknya adalah Melaksanakan kegiatan pemberdayaan,  program renumerasi dan kesejahteraan SDM dan fungsinya adalah :

  1. Menyusun data potensi sumber daya manusia universitas dan melakukan pemutahiran secara terus menerus.
  2. Mengevaluasi tempat dan beban tugas SDM, serta melaksanakan pengukuran kinerja SDM.
  3. Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan SDM yang difokuskan pada peningkatan kinerja individu, kelompok, dan organisasi.
  4. Menyusun dan melaksanakan program pemeliharaan SDM yang difokuskan pada penciptaan iklim kerja kondusif dan peningkatan mutu layanan  SDM.
  5. Menganalisis dan menyusun program renumerasi yang layak dan layak
  6. Menganalisis dan menyusun program tunjangan yang layak dan program insentif yang efektif dalam peningkatan motivasi dan kinerja  SDM.
  7. Menyusun dan melaksanakan program kesejahteraan SDM yang difokuskan pada peningkatan jenis dan mutu layanan  seperti layanan kesehatan, bantuan hukum, dan layanan kesehteraan lainnya.
  8. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program pemberdayaan, remunerasi dan kesejahteraan SDM kepada Direktur SDM.

Seksi Kerumahtanggaan SDM

Tugas pokoknya adalah Melaksanakan kegiatan kesekretariatan, Logistik, Keuangan, Kepegawaian, dan K3 di lingkungan Direktorat SDM UPI dan fungsinya adalah :

  1. Menyusun Rencana kegiatan dan anggaran Kerumahtanggaan Tahunan
  2. Melaksanakan proses surat masuk, surat keluar dan pengarsipan
  3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan
  4. Menyusun, menginventarisasi dan mendistribusikan atk, sarana dan prasarana.
  5. Membantu menyusun RAB sesuai RKAT
  6. Melaksanakan administrasi kepegawaian
  7. Memproses perjalanan dinas
  8. Melaksanakan K3
  9. Melaporkan pelaksanaan tupoksi kepada Direktur Direktorat SDM

Direktorat Keuangan

Direktorat Keuangan dibentuk sesuai surat ketetapan MWA UPI Nomor 21/TAP MWA UPI/ 2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Struktur Organisasi UPI jo. SK Rektor Nomor 2769/H40/KL/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Pembentukan Direktorat Keuangan UPI. Secara konseptual, pembentukan Direktorat Keuangan serta Divisinya yang dilakukan oleh UPI telah merujuk kepada pendapat Anthony dan Young (1999:18) yaitu suatu disain yang memperhatikan siklus perencanaan dan pengendalian. Direktorat ini merupakan pengembangan dari Bagian Keuangan yang sebelumnya merupakan salah satu bagian yang ada pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) (Pasal 67 Kepmendiknas 281/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPI).

Saat ini, Direktorat Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia dipimpin oleh Dr. H. Nono Supriatna, M. Si.
Semua aktivitas Direktorat Keuangan berupaya untuk selalu konsisten dengan visi dan misi UPI yaitu menjadi universitas pelopor dan unggul, khususnya dari sudut pandang keuangan maupun pelayanan sehingga setara dengan kualitas internasional. Untuk mewujudkan semua ini, sistem dan prosedur keuangan didesain sedemikian rupa sehingga mampu menyajikan laporan keuangan universitas yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, akurat, dan tepat waktu. 

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Keuangan

Direktorat Keuangan merupakan salah satu unit kerja sebagai unit pelayanan yang diberi amanah untuk mengelola keuangan (manajemen keuangan) mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.
Direktorat Keuangan di samping memiliki tugas pokok, juga memiliki fungsi :

  1. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dan pelaksanaan anggaran;
  2. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  3. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan perbendaharaan;
  4. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan kinerja anggaran;
  5. melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang keuangan kepada Pembantu Rektot Bidang Keuangan dan Sumber Daya.

Struktur Organisasi Direktorat Keuangan UPI

Struktur organisasi Direktorat Keuangan UPI terdiri dari 2 (dua) Divisi dan 3 (tiga) Pemegang Kas (Bendaharawan) serta seorang Kepala Seksi Kerumahtangaan, yaitu: (1) Divisi Anggaran; (2) Divisi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan (3) Pemegang Kas/Bendaharawan yaitu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengguna, dan Bendahara Penerimaan. Adapun struktur organisasi Bagian Keuangan BAUK UPI yang merupakan cikal bakal Direktorat Keuangan terdiri dari : (1) Sub Bagian Anggaran Rutin dan Pembangunan; (2) Sub Bagian Dana Masyarakat; dan (3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi.

Divisi Anggaran

Divisi Anggaran pada tanggal 23 Januari 2009 mulai beroperasi yang ditandai dengan dilantinya Drs. H. Agus Amir sebagai Kepala Divisi Anggaran yang dibantu oleh 3 (tiga) orang staf yaitu : Yenik Candra Kirana, A.Md., Syaripudin Noor, SE., dan Heni Mustikarani, SE.
Kepala Divisi Anggaran memiliki tugas pokok untuk mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran. Sedangkan fungsinya, yaitu :

  1. Mengorganisasikan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran setiap unit kerja
  2. Melaksanakan revieu dan evaluasi usulan rencana anggaran dari setiap unit kerja
  3. Menyusun usulan rencana anggaran universitas.
  4. Menyampaikan usulan rencana anggaran yang telah direvieu dan dievaluasi, serta usulan rencana anggaran universitas lepada Pembantu Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya.
  5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan kinerja anggaran.
  6. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan kegiatan anggaran kepada Direktur Keuangan.

Divisi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah Ikin Solikin, SE., M.Si., Ak., yang baru diangkat pada tanggal 30 Maret 2009 atau dua bulan kemudian setelah diangkatnya Kepala Divisi Anggaran.
Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan keuangan, membawahi Unit Akuntansi Dana Masyarakat (UTU) dan DIPA dengan jumlah staf sebanyak 6 (enam) orang. Staf akuntansi dana masyarakat, yaitu Amirudin, A.Md., Ridwan Hadiyana, A.Md., dan Hendi Prama Trifida, SE. Sedangkan staf akuntansi DIPA, yaitu Wimpi Dwi Yunarto, A.Md., Liesje Fatimah, SE., dan Wini Dwiani, S.Pd.
Divisi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan membawahi seksi-seksi keuangan yang berkedudukan pada tiap Fakultas/Lembaga/SPs/Kampus Daerah.
Kepala Divisi Akuntansi dan Pelaporan keuangan memiliki tugas pokok, yaitu melaksanakan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan universitas. Sedangkan fungsinya, yaitu:

  1. Mengumpulkan dokumen bukti pelaksanaan anggaran dari setiap unit kerja pengguna anggaran, baik DIPA maupun uang dan tabungan usaha.
  2. Memeriksa dokumen bukti pelaksanaan anggaran dari setiap unit kerja pengguna anggaran, baik DIPA maupun uang dan tabungan usaha.
  3. Mencatat transaksi sesuai dengan dokumen bukti pelaksanaan anggaran dari setiap unit kerja pengguna anggaran, baik DIPA maupun Usaha dan Tabungan Universitas (UTU).
  4. Menyusun laporan keuangan universitas (DIPA, Usaha dan Tabungan Universitas (UTU) dan laporan keuangan konsolidasi).

Pemegang Kas/ Bendaharawan

Bendaharawan atau Pemegang Kas pada Direktorat Keuangan UPI ada 3 (tiga) yaitu Bendahara Pengguna (Dana Masyarakat), Bendahara Pengeluaran (Dana DIPA/APBN) dan Bendahara Penerima.
Bendahara pengguna dipegang oleh Hj. Ida Widaningrum, S.Sos, yang dibantu oleh 7 (tujuh) orang staf yaitu : Eti Rohaeti, S.Sos, Nina Darlina, Asep Rustaman Handriana, Lilis Nurlaili, Dadang Suhendar,S.AP. dan Sudarsih, SH.
Bendahara pengeluaran dipegang oleh Rukman, S.Pd., yang dibantu oleh 4 (empat) orang staf yaitu : Hj. Endah Saodah, Sanusi, Imammul Muttaqien RE., dan Cucu Suhendar, S.Pd.
Bendahara Penerima dipegang oleh Cucu Supriadi, S.Pd. yang dibantu oleh 2 (dua) orang staf yaitu : Edi Setiadi dan Yayat, SE.
Berdasarkan Tap MWA UPI Nomor 21/TAP MWA UPI/ 2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Struktur Organisasi UPI  jo. SK Rektor Nomor 2769/H40/KL/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Pembentukan Direktorat Keuangan UPI bahwa tugas pokok Pemegang Kas/Bendaharawan adalah melaksanakan kegiatan perbendaharaan, baik kas masuk maupun kas keluar; serta administrasi pajak. Sedangkan fungsi Pemegang Kas/ Bendaharawan adalah :

  • Mengumpulkan dokumen anggaran unit kerja dan universitas yang telah disahkan;
  • Mengorganisasikan penerimaan dan penyimpanan dana;
  • Mengumpulkan, memeriksa, dan mengajukan usulan pencairan dana kepada Rektor melalui Direktur Keuangan;
  • Mendistribusikan/menyerahkan dana kepada unit kerja sesuai dengan usulan pencairan dana yang telah disetujui;
  • Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana, serta menyusun laporan  penerimaan & pengeluaran dana;
  • Melaksanakan pemungutan, penyetoran, dan administrasi pajak.

Kepala Seksi Kerumahtanggaan

Pembentukan seksi kerumahtanggaan didasarkan kepada SK Rektor No. 6300/H40/KL/2008 tentang Pembentukan Seksi Kerumahtanggaan Pada Lembaga, Sekretariat Universitas, Perpustakaan, Direktorat, dan Biro di Lingkungan UPI.
Kepala Seksi Kerumahtanggaan Direktorat Keuangan dipimpin oleh Hj. Ida Widaningrum, S.Sos yang di bantu oleh 4 (empat) orang staf yaitu Arisman Pandiangan, S.Sos, Ohan Juhana, Yaya Jonih dan Ariadinata.
Tugas pokok dan fungsi seksi kerumahtanggaan adalah melayani tugas-tugas baik teknis maupun administrative ketatausahaan dan kerumahtanggaan pada Direktorat Keuangan.

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

Direktur:

Dr. H. Danny Meirawan, M.Pd.

Kepala Divisi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Drs. H. Ade Budhi Salira, S.Pd., M.Si.

Kepala Divisi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan

Dra. Henny Sumartini M

 

Sejalan dengan tranformasi kelembagaan UPI, pada tahun 2008 setelah empat tahun perubahan UPI menjadi PT BHMN, dilakukan berbagai perubahan  dan penataan kelembagaan yang mengarah pada otonomi, akuntabilitas, dan transparansi menuju Good University Governance. Dasar perubahan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Anggaran Dasar), dan Tap MWA Nomor 15/MWA UPI/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) UPI, Tap MWA Nomor 21/MWAUPI/2007 tentang Struktur Organisasi UPI.

Implementasi dari kedua ketetapan MWA tersebut di atas salah satunya adalah pembentukan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan melalui SK Rektor No. 2772/H40/KL/2008 tanggal 5 Mei 2008, yang terdiri dari:

  1. Divisi Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan,
  2. Divisi Pengembangan Organisasi dan Kampus
  3. Seksi Kerumahtangaan

Kemudian seiring dengan berubahnya status UPI menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum (PTNbh) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia dan Peraturan Rektor  Universitas Pendidikan Indonesia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPI, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan juga mengalami perubahan struktur organisasi menjadi:

  1. Divisi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
  2. Divisi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan

Saat ini Direktorat Perencanaan dan Pengembangan UPI berjumlah 15 orang, yang terdiri dari satu direktur, dua kepala divisi, dan 12 orang staf.

VISI: 

Perencanaan dan Pengembangan  Bermutu  dalam mendukung UPI sebagai Universitas Pelopor dan Unggul

MISI: Visi tersebut dicapai melalui 5 (lima) Misi, yaitu :

  1. Menyusun perencanaan tepat guna dan komperhensif sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh UPI.
  2. Mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan perencanaan dan pengembangan UPI.
  3. Mengoptimalkan, mengevaluasi, dan pengendalian implementasi program.
  4. Meningkatkan pengelolaan data statistik serta hasil kajian pelaporan guna penyusunan perencanaan yang lebih berkualitas.
  5. Meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengembangan kelembagaan UPI.

Tugas Pokok Direktorat Perencanaan dan Pengembangan

Tugas Direktorat Perencanaan dan Pengembangan melaksanakan dan mengoordinasikan pengembangan program perencanaan dan pengembangan organisasi dan manajemen.

Fungsi Direktorat Perencanaan dan Pengembangan meliputi:

  1. Penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Perencanaan dan Pengembangan;
  2. Analisis kebijakan UPI di bidang perencanaan dan pengembangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang perencanaan dan pengembangan;
  4. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang bersifat pengembangan dalam pengelolaan perencanaan dan pengembangan;
  5. Pelaksanaan dan koordinasi program dan kegiatan perencanaan;
  6. Penyusunan laporan kinerja UPI tengah tahun dan akhir tahun;
  7. Pengembangan dan peningkatan penjaminan mutu di bidang perencanaan dan pengembangan organisasi dan manajemen;
  8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan; dan
  9. Pelaporan kegiatan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan kepada Rektor yang dikoordinasikan dengan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem lnformasi secara berkala.

Wewenang Direktorat Perencanaan dan Pengembangan meliputi:

  1. Membentuk tim kerja internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  2. Mengambil keputusan dan membuat kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
  3. Menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan pengembangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. Melakukan pengendalian, pengawasan, koordinasi, dan pembinaan sumber daya manusia secara internal.

Tugas Pokok Divisi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Tugas Divisi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan melaksanakan pengembangan program perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Fungsi Divisi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan meliputi:

  1. Penyusunan rencana dan program kerja Divisi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
  2. Penghimpunan dokumen kebijakan UPI di bidang perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pengumpulan dan penyusunan rencana dan program kerja, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dari setiap unit kerja;
  4. Penyusunan rencana dan program kerja, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja UPI;
  5. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pada setiap unit kerja;
  6. Pengumpulan data, pengolahan, dan pembuatan laporan UPI;
  7. Pengadminstrasian kegiatan di bidang perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
  8. Penyusunan Iaporan kegiatan Divisi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan;
  9. Pendokumentasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  10. Pelaporan kegiatan Divisi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan kepada Direktorat Perencanaan dan Pengembangan secara berkala.

Wewenang Divisi Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan mengambil keputusan teknis dalam pelaksanaan pengembangan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya.

Tugas Pokok Divisi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan

Tugas Divisi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan melaksanakan kebijakan strategis UPI dalam pengembangan dan penguatan kelembagaan UPI kampus induk, sekolah Laboratorium, dan Kampus UPI di Daerah.

Fungsi Divisi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan meliputi:

  1. Penyusunan rencana dan program kerja Divisi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan;
  2. Penghimpunan dokumen kebijakan UPI di bidang pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan ketentuan peraturan perundangundangan;
  3. Penyelenggaraan kegiatan program dan kebijakan dalam bidang Pengembangan Kampus UPI di Daerah dan Sekolah Laboratorium;
  4. Pengembangan Sekolah Laboratorium sebagai Teaching school;
  5. Pengumpulan,  pengolahan, dan analisis data di bidang pengembangan dan penguatan kelembagaan;
  6. Analisis dan perencanaan pendirian sekolah Laboratorium untuk setiap jenjang pendidikan di Kampus UPI di Daerah;
  7. Penyusunan master plan pengembangan UPI;
  8. Pengkajian usulan pembukaan, pengubahan nama, penutupan unit kerja di UPI;
  9. Penyusunan instrumen keefektifan unit kerja di UPI; 
  10. Pelaporan kegiatan Divisi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan kepada Direktorat Perencanaan dan Pengembangan secara berkala.

Wewenang Divisi Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan mengambil keputusan teknis dalam pelaksanaan pengembangan dan penguatan kelembagaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya.

Struktur Organisasi

 

ALAMAT SURAT MENYURAT

Jln Dr Setiabudhi No 229 Bandung 40154 Gedung BAAK UPI Lantai II

e-mail: dit-renbang@upi.edu

website: http://dit-renbang.upi.edu

 

Biro Sarana dan Prasarana

  1. Deskripsi singkat Biro Sarana dan Prasarana

    Biro Sarana dan Prasarana dibentuk berdasarkan peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 6489/UN40/HK/2015 Tanggal 6 Oktober 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola UPI.

    Ruang lingkup Tugas, Fungsi, Wewenang dan Hubungan Kerja Biro Sarana dan Prasarana diatur pada pasal 104 Peraturan Rektor UPI Nomor  6489/UN40/HK/2015 Tanggal 6 Oktober 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola UPI.

    Untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan  lingkup, fungsi, wewenang dan hubungan kerja Biro Sarana dan Prasarana di bantu oleh 3 bagian yaitu; Bagian Operasional dan Inventarisasi; Bagian Pengadaan (ULP); Bagian Pemeliharaan serta 8 sub bagian yaitu Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan; Sub Bagian Kendaraan Dinas; Sub Bagian Pendayagunaan dan Penghapusan; Sub Bagian Pemeliharaan Gedung Dan Jalan; Sub Bagian Taman dan Kebersihan; Sub Bagian Utilitas Bangunan; Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi (Sekretaris-I ULP); Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa Bidang Nonkonstruksi (Sekretaris-II ULP)

    Visi Biro Sarana dan Prasarana :

    "Terselenggaranya pengelolaan sarana dan prasarana UPI yang handal dan berkualitas guna mendukung visi UPI sebagai universitas pelopor dan unggul. (Leading and Outstanding)."


     
  2. Tugas Pokok dan Fungsi Biro Sarana dan Prasarana

    Tugas Pokok : Tugas Biro Sarana dan Prasarana melaksanakan dan mengoordinasikan layanan administrasi sarana dan prasarana.
    Fungsi:
    Biro Sarana dan Prasarana meliputi:

    1. penyusunan rencana dan program kerja Biro Sarana dan Prasarana;
    2. analisis kebijakan UPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sarana dan prasarana;
    3. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana;
    4. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dalam bidang sarana dan prasarana;
    5. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, pengawasan  dan evaluasi kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana; dan
    6. pelaporan kegiatan Biro Sarana dan Prasarana kepada Rektor yang dikoordinasikan dengan Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum secara berkala.
  3. Alamat Kantor, Nomor Telepon dan email

    Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Telepon: 022-2010946 dan

    Email : biroaset@upi.edu
     
  4. Struktur Organisasi

    Struktur Organisasi

Perpustakaan

Kepala : Dr. Doddy Rusmono, MLIS

Kepala Divisi Akuisisi Bahan Kepustakaan:

Hada Hidayat Margana, M.I.Kom

Kepala Divisi Pelayanan Kepustakaan pada Perpustakaan:

Damayanty, M.I.Kom