Rektorat

Kelembagaan di UPI terdiri atas beberapa unsur, yaitu unsur pimpinan, unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administratif, unsur tenaga pengajar, unsur mahasiswa dan unsur penunjang (seperti perpustakaan, laboratorium, dll.). Unsur pimpinan terdiri atas pimpinan tingkat universitas, fakultas/sekolah pascasarjana, lembaga, direktorat, biro, jurusan, program studi dan UPT.

 

Pimpinan Universitas

Tingkat universitas dipimpin oleh seorang Rektor, dan dibantu oleh empat Pembantu Rektor, yang masing masing membidangi kegiatan akademik, administrasi umum dan sumber daya, kemahasiswaan dan alummi, serta penelitian dan pengembangan. Pimpinan Universitas bertugas:

  1. Menyusun Rencana Strategis yang memuat sasaran, tujuan, dan program Universitas;
  2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Universitas;
  3. Melaksanakan penyelenggaraan fungsi kelembagaan perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  4. Mengelola seluruh kekayaan Universitas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas;
  5. Membimbing dan mengembangkan tenaga akademik dan non akademik yang ditetapkan oleh Universitas;
  6. Membina hubungan dengan alumni, lingkungan Universitas, dan masyarakat secara luas;
  7. Menyelenggarakan pembukuan Universitas;
  8. Melaporkan kemajuan kinerja Universitas kepada Majelis Wali Amanat sekali dalam setahun; dan
  9. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Majelis Wali Amanat.

 

Selain Pimpinan tingkat universitas, UPI juga diperlengkapi dengan :

  1. Unsur pimpinan tingkat fakultas terdiri atas Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II.
  2. Unsur pimpinan Sekolah Pascasarjana (SPs) terdiri atas Direktur SPs, Asisten Direktur I, Asisten Direktur II.
  3. Unsur pimpinan lembaga terdiri atas Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga.
  4. Direktorat dipimpin oleh Direktur dan Kepala Divisi.
  5. Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian.
  6. Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, Program Studi dipimpin oleh Ketua Program, dan UPT dipimpin oleh Kepala dan Sekretaris.
  7. Kampus Daerah (PGSD dan PGTK) dipimpin oleh seorang Direktur, Sekretaris dan Kepala Seksi.

 

Rektorat UPI Periode 2015-2020

Rektor :

Prof. H. Furqon, Ph.D.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan :

Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya dan Administrasi Umum :

Dr. H. Edi Suryadi, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi :

Prof. Dr. Aim Abdulkarim, M.Pd.

Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha :

Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A.

Sekretaris Eksekutif :

Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd.

Senat Akademik

Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Senat Akademik mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

  1. Menyusun kebijakan akademik UPI;
  2. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan UPI di bidang akademik;
  3. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  4. Memberi pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan departemen dan program studi;
  5. Memberi pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan fakultas dan lembaga;
  6. Menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian masyarakat akademik;
  7. Merumuskan kebijakan tentang kehidupan kampus yang ilmiah, edukatif, dan religius;
  8. Memberikan masukan kepada MWA tentang kelayakan para calon dalam penjaringan dan pemilihan calon Rektor;
  9. Memilih calon anggota MWA yang berasal dari unsur masyarakat, SA, dan tenaga kependidikan;
  10. Melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan UPI;
  11. Memberi masukan kepada MWA atas kinerja Rektor dalam bidang akademik;
  12. Memberi masukan kepada Rektor dalam penyusunan rencana pengembangan UPI.

Untuk meningkatkan efektivitas kinerja, Senat Akademik mengelompokkan bidang-bidang tugas ke dalam empat komisi, yaitu:

  1. Komisi A, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi, mencakup penyusunan kebijakan akademik yang meliputi pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan, lembaga pengelola dan penyelenggara pendidikan dan perangkat pendukungnya, kebijakan sarana dan prasarana serta anggaran pendidikan dan lembaga edukatif sebagai pusat layanan dan produksi, pedoman kerja sama pendidikan, pedoman penyelenggaraan fakultas, sekolah pascasarjana, kampus daerah, jurusan, program studi, konsentrasi, program profesi dan vokasi, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.
  2. Komisi B, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang pengembangan SDM, yang mencakup merumuskan peraturan kepegawaian universitas, kebijakan penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran, pola pembinaan dan penilaian prestasi kerja, merumuskan tata tertib kehidupan kampus yang edukatif, ilmiah, dan religius, serta menyusun pedoman pengangkatan Guru  Besar dan Guru Besar Emeritus.
  3. Komisi C, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang penelitian dan pengembangan, yang mencakup penyusunan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, organisasi dan pengelolaan, kerja sama dengan pihak-pihak pengguna hasil-hasil penelitian, pengembangan dan pengabdian pada masyarakat.
  4. Komisi D, membidangi lingkup kerja kebijakan normatif dalam bidang pengembangan standar mutu, sistem kendali, dan penjaminan mutu, yang mencakup penyusunan dan pengembangan Standar Mutu Akademik UPI, Sistem Kendali Mutu Akademik UPI, penyusunan dan pengembangan Sistem Jaminan Mutu Akademik UPI.

Selain tugas-tugas pokok tersebut, Senat Akademik juga melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebijakan akademik universitas maupun pendidikan secara umum. Untuk itu Senat Akademik bekerja sama dengan Majelis Wali Amanat, Pimpinan Universitas, Dewan Audit, dan Satuan Penjaminan Mutu UPI, serta Senat Akademik dari PTN bh yang lain.

Senat Akademik terdiri atas:

  1. Perwakilan Dosen
  2. Rektor dan Wakil Rektor;
  3. Dekan;
  4. Pemimpin unit pelaksana pendidikan pascasarjana;
  5. Pemimpin unit pengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
  6. Perwakilan Pemimpin kampus UPI di daerah.

Berdasarkan SK Rektor Nomor. 4496/UN40/KP/2014, Susunan Anggota Senat Akademik UPI, sebagai berikut:

A. Anggota Senat Akademik Ex Officio:

1. Prof. H. Furqon, MA., Ph.D. (Rektor)
2. Prof. Dr. H. Asep Kadarohman, M.Si. (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan)
3. Dr. H. Edi Suryadi, M.Si. (Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum)
4. Prof. Dr. Aim Abdulkarim, M.Pd. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Sistem Informasi)
5. Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A. (Wakil Rektor Bidang Riset, Kemitraan, dan Usaha)
6. Prof. Dr. H. Ahman, M.Pd. (Dekan FIP)
7. Prof. Dr. Karim Suryadi, S.Pd., M.Si. (Dekan FPIPS)
8. Prof. Dr. H. Didi Suherdi, M.Ed. (Dekan FPBS)
9. Siti Fatimah, M.Si., Ph.D. (Dekan FPMIPA)
10. Dr. Eng. Agus Setiawan, M.Si. (Dekan FPTK)
11. Dr. Yunyun Yudiana, M.Ed. (Dekan FPOK)
12. Prof. Dr. H. Disman, M.S. (Dekan FPEB)
13. Dr. Zakarias S Soeteja, M.Sn. (Dekan FPSD)
14. Prof. Dr. H.Sumarto, MSIE. (Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada  Masyarakat)
15. Prof. Dr. Didi Suryadi, M.Ed. (Direktur Sekolah Pascasarjana)

 

 

B. Anggota Senat Akademik Wakil Fakultas 

  1. Fakultas Ilmu Pendidikan :
    • Prof. Dr. H. Ishak Abdulhak, M.Pd.
    • Prof. Dr. H. A. Juntika, M.Pd.
    • Dr. Djadja Rahardja, M.Ed.
    • Dr. Hj. Ernawulan Syaodih, M.Pd.
  2. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial :
    • Prof. Dr. Gurniwan Kamil P, M.Si.
    • Dr. Agus Mulyana, M.Hum.
    • Dr. H. Ahmad Syamsu Rizal, M.Pd.
  3. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni :
    • Prof. Dr. H. Syihabuddin, M.Pd.
    • Prof. Hj. Emi Emilia, M.Ed., Ph,D.
    • Dr. Dadang Sudana, M.A., Ph.D.
    • Dr. Dadang S. Anshori, M.Si.
  4. Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam :
    • Prof. Dr. H. Yaya Sukjaya Kusumah, M.Sc.
    • Prof. Dr. Hj. Rr Hertien Koesbandiah, M.Sc.ES.
    • Dr. Didi Teguh Chandra, M.Si.
    • Dr. Rizky Rosjanuardi, M.Si.
  5. Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan :
    • Prof. Dr. Moch. Syaom Barliana, M.Pd., M.T.
    • Prof. Dr. H. As’ari Djohar, M.Pd.
    • Dr. Danny Meirawan, M.Pd.
    • Dr. Jaja Kustija, M.Sc.
  6. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan :
    • Prof. Dr. H. Adang Suherman, MA.
    • Prof. Dr. Beltasar Tarigan, MS., AIFO
    • Dr. Nuryadi, M.Pd.
    • Dr. R. Boyke Mulyana, M.Pd.
  7. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis :
    • Prof. Dr. H. Disman, MS.
    • Prof. Dr. H. Nanang Fattah, M.Pd.
    • Dr. H. Nugraha, SE., Ak, M.Si., CA
    • Dr. H. Yayat Achdiat, M.Pd.
  8. Fakultas Pendidikan Seni dan Desain :
    • Prof. Dr. Hj. Tati Narawati, M.Hum.
    • Dr. Tri Karyono, M.Sn.
    • Dr. Rita Milyartini, M.Si.

C. Anggota Senat Akademik Wakil Fakultas 

  1. UPI Kampus Purwakarta :
    • Prof. Dr. H. Sofyan Iskandar, M.Pd.
  2. UPI Kampus Sumedang :
    • Dr. Tatang Muhtar, M.Si.
  3. UPI Kampus Cibiru :
    • Dr. Yunus Abidin, M.Pd.

D. Produk Senat Akademik

Beberapa produk Senat Akademik yang sudah dihasilkan dalam meningkatkan kualitas dan suasana akademik yang lebih baik :

  1. Keputusan Senat Akademik UPI No. 015/Senat Akd/UPI-TU/IX/2004 tentang Tata Tertib Sidang Senat Akademik UPI;
  2. Keputusan Senat Akademik UPI No. 017/Senat Akd/UPI-TU/IX/2004 tentang Tata Tertib Senat Akademik UPI;
  3. Keputusan Senat Akademik UPI No. 021/Senat Akd/UPI-TU/XII/2004 tentang Calon Anggota Majelis Wali Amanat UPI dari unsur Senat Akademik;
  4. Keputusan Senat Akademik UPI No. 035/Senat Akd/UPI-TU/III/2005 tentang Pedoman Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Nama Fakultas, Jurusan, Program Studi, Program Diploma, Program Sertifikasi, Program Profesi, dan Program Vokasi pada UPI;
  5. Keputusan Senat Akademik UPI No. 073/Senat Akd/UPI-TU/VIII/2005 tentang Tim Perumus Anggaran Rumah Tangga UPI sebagai PT BHMN;
  6. Keputusan Senat Akademik UPI No. 0171/Senat Akd/UPI-TU/V/2006 tentang Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum UPI;
  7. Keputusan Senat Akademik UPI No. 001/Senat Akd/UPI-SK/II/2007 tentang Pedoman Penilaian Atas Kinerja Majelis Wali Amanat UPI;
  8. Keputusan Senat Akademik UPI No. 002/Senat Akd/UPI-SK/VIII/2007 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa UPI;
  9. Keputusan Senat Akademik UPI No. 003/Senat Akd/UPI-SK/VIII/2007 tentang Pedoman Kebijakan Akademik UPI;
  10. Keputusan Senat Akademik UPI No. 001/Senat Akd/UPI-SK/V/2008 tentang Kode Etik Dosen UPI;
  11. Keputusan Senat Akademik UPI No.002/Senat Akd/UPI-SK/VIII/2008 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa)UPI.
  12. Keputusan Senat Akademik UPI No. 003/Senat Akd/UPI-SK/XII/2008 tentang Kode Etik Tenaga Administrasi dan Penunjang UPI.
  13. Keputusan Senat Akademik UPI No. 001/Senat Akd/UPI-SK/V/2009 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya UPI
  14. Memberikan masukan kepada MWA berdasarkan penilaiannya atas kinerja pimpinan Universitas dalam bidang akademik.
  15. Persetujuan terhadap Pembukaan, Penutupan, dan Perubahan Nama Fakultas, Jurusan, Program Studi, Program Diploma, Program Sertifikasi, Program Profesi, dan Program Vokasi pada UPI :
    • Pembukaan Prodi Magister Manajemen Bisnis PPS UPI;
    • Pembukaan Prodi Pendidikan Bahasa Perancis PPS UPI;
    • Pendidikan Teknologi dan Kejuruan PPS UPI;
    • Pembukaan Prodi Ilmu Komputer FPMIPA;
    • Pembukaan Prodi Pariwisata FPIPS UPI;
    • Pembukaan Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Jurusan Pendidikan Arsitektur beserta prodi-prodi yang diusulkannya tidak dalam kerangka penutupan Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan, tetapi dalam konteks pengubahan nama jurusan dan nama program studi;
    • Pembukaan Program Studi Pendidikan Tata Busana dan Pendidikan Tata Boga pada Jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga;
    • Pembukaan Program Studi Teknik Tenaga Elektrik pada Jurusan Pendidikan Teknik Elektro;
    • Pembukaan Program Studi (prodi) Studi Pembangunan di Sekolah Pascasarjana;
    • Pembukaan Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam;
    • Pengembangan Jurusan Pendidikan Ekonomi menjadi fakultas dan menyerahkan penetapan nama fakultasnya kepada Rektor sebagai Pimpinan Universitas;
    • Pengubahan Program Studi Psikologi menjadi Jurusan Psikologi;
    • Pembukaan Jurusan Pedagogik sebagai upaya menghidupkan kembali Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, dan menaungi Program Studi PGSD dan PGPAUD;
    • Perubahan Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang menjadi Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang;
    • Perubahan Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis menjadi Jurusan Pendidikan Bahasa Perancis;
    • Perubahan Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman menjadi Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman;
    • Perubahan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab menjadi Jurusan Pendidikan Bahasa Arab;
    • Perubahan nama Program Studi PGTK menjadi Program Studi PGPAUD;
    • Pembukaan Program Pendidikan Profesi Konselor;
    • Pembukaan Program Studi S1 Perpustakaan dan Informasi;
    • Pembukaan Program Studi D3 Survei Pemetaan dan Informasi Geografi;
    • Pembukaan Program Magister Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda ;
    • Pembukaan Program Magister Penjaminan Mutu Pendidikan;
    • Pembukaan Program  Doktor Pendidikan Kewarganegaraan;
    • Pembukaan Program Doktor Pendidikan Teknologi dan Kejuruan;
    • Pengubahan nama Jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan
    • Memberikan izin prinsip terhadap pembukaan Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri;
    • Pengubahan nama Program Studi Pendidikan Seni Tari menjadi Jurusan Pendidikan Seni Tari dengan Pogram Srudi Pendidikan Seni Tari di dalamnya;
    • Program Studi Pendidikan Seni Musik menjadi Jurusan Pendidikan Seni Musik dengan Program Studi Pendidikan Seni Musik di dalamnya;
    • Pengembangan Program Studi PGTK jenjang DII menjadi Prpgram Studi PGTK jenjang S1 di UPI Kampus Cibiru;
    • Pengubahan nama Program Studi Pendidikan Tata Niaga menjadi Program Studi Pendidikan Manajemen Bisnis;
    • Pengubahan nama Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran menjadi Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran.

Selain kegiatan utama di atas, Senat Akademik juga berpartisipasi aktif dalam menjalin kerja sama dan lesson learn dengan Senat Akademik dari Perguruan Tinggi lain, di antaranya:

  1. berpartisipasi aktif dalam Pertemuan PT BHMN di Brastagi, Medan pada tanggal 17-19 April 2006;
  2. menjadi Penyelenggara Pertemuan Koordinasi Senat Akademik PT BHMN, yang diikuti oleh UPI, ITB, UGM, IPB, UI, dan USU pada tanggal 11-12 Juli 2006
  3. menerima kunjungan kerja Senat Universitas Negeri Surabaya pada tanggal 19 Desember 2006;
  4. menerima kunjungan studi banding SA UGM pada tanggal 27 November 2007;
  5. berpartisipasi aktif pada pertemuan SA ITB, UGM, dan UPI di UGM pada tanggal 10 Desember 2007;
  6. berpartisipasi aktif pada pertemuan SA PT BHMN: IPB, ITB, UGM, UI, UNAIR, dan UPI, di UGM pada tanggal 17-18 Desember 2007;
  7. berpartisipaasi aktif pada pertemuan SA PT BHMN di UNAIR pada tanggal 26 – 27 November 2008. Pada pertemuan tersebut SA UPI menyampaikan makalah dengan judul :Strategi UPI Menuju World Class University dalam Bidang Pendidikan yang Berkebangsaan”;
  8. melakukan pengkajian terhadap RUU BHP bersama DGB UPI dam MGB UGM pada tanggal 5 Juni 2008; dan
  9. menerima kunjungan studi banding ZSA UNY pada tanggal 2 Desember 2008.

Majelis Wali Amanat

Majelis Wali Amanat adalah organ universitas yang berfungsi untuk mewakili kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Beranggotakan 21 orang yang mewakili unsur-unsur :

a. Menteri;
b. Rektor;
c. Senat Akademik;
d. Masyarakat; dan
e. Tenaga Kependidikan

 

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Majelis Wali Amanat bertugas untuk :

  1. Menetapkan kebijakan umum UPI.
  2. Mengesahkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran tahunan.
  3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan UPI.
  4. Menangani penyelesaian tertinggi atas masalah-masalah yang ada di dalam UPI.
  5. Melakukan penjaringan calon Rektor berdasarkan prinsip meritokrasi dengan memperhatikan masukan dari SA.
  6. Melakukan Pemilihan Rektor.
  7. Mengangkat dan memberhentikan Rektor; dan
  8. Melakukan penilaian atas kinerja Rektor.

 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 04/MPN.A4/KP/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang pengangkatan anggota Majelis Wali Amanat UPI periode 2015-2020, adalah sebagai berikut :

1. Dr. (HC). KH. As'ad Said Ali (Ketua) Unsur Masyarakat
2. Prof. H.Yaya Sukjaya Kusumah, M.Sc.,Ph.D. (Sekretaris) Unsur Senat Akademik
3. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi (Anggota) Unsur Menteri
4. Prof. Dr. H. Haryono Suyono (Anggota) Unsur Masyarakat
5. Prof. Dr. H. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Anggota) Unsur Masyarakat
6. H. Dedi Wahidi, SPd.I. (Anggota) Unsur Masyarakat
7. Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita (Anggota) Unsur Masyarakat
8. Drs. Teten Masduki (Anggota) Unsur Masyarakat
9. Dr. (HC). H. Ahmad Heryawan, LC.(Anggota) Unsur Masyarakat
10. Mochammad Ridwan Kamil, ST., MUD. (Anggota) Unsur Masyarakat
11. Drs. H. Yayat T. Soemitra, M.M. (Anggota) Unsur Masyarakat
12. Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (Anggota) Unsur Rektor
13. Prof. Dr. H. Ishak Abdulhak, M.Pd. (Anggota) Unsur Senat Akademik
14. Prof. Dr. H. Sofyan Iskandar, M.Pd. (Anggota) Unsur Senat Akademik
15. Prof. Dr. Hj. Rr. Hertien KS., M.Sc. (Anggota) Unsur Senat Akademik
16. Prof. Dr. H. Nanang Fattah, M.Pd. (Anggota) Unsur Senat Akademik
17. Prof. Dr. H. Adang Suherman, M.A. (Anggota) Unsur Senat Akademik
18. Prof. Dr. H. Juntika, M.Pd. (Anggota) Unsur Senat Akademik
19. Dr. H. Yayat Achdiat, M.Pd. (Anggota) Unsur Senat Akademik
20. Dr. H. Danny Meirawan, M.Pd. (Anggota) Unsur Senat Akademik
21. Endang, SH., MH. (Anggota) Unsur Tenaga Kependidikan

 

Komite Audit

Komite Audit adalah organ Universitas yang secara independen melaksanakan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat. Dewan Audit melaksanakan evaluasi hasil audit Universitas dalam bidang keuangan dan bidang akademik. Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Komite Audit bertugas untuk :

1. Menetapkan kebijakan audit internal bidang nonakademik;
2. Mengevaluasi hasil audit internal dan eksternal;
3. Menyampaikan laporan evaluasi hasil audit internal dan eksternal kepada MWA; dan
4. Melakukan manajemen resiko dalam hal kerjasama usaha UPI dengan pihak lain.

Berdasarkan Surat Keputusan MWA No. 11/MWAUPI/2005 dan No. 22/TAP/MWA UPI/2007, Susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Audit adalah sbb:

1. Ketua      : Prof. Dr. H. Tubagus Hasanudin, M.Sc, Ak.
2. Sekretaris : Dr. Janah Sojanah, M.Si.
3. Anggota    : Prof. Dr. H. Karhi Nisjar Sardjudin, Ak. MM.
	        Prof. Dr. H. Akdon  M.Pd.
                Drs. Suryana Affandi, Ak.

Sekertaris Eksekutif

Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd.

Tugas Sekretaris Eksekutif memfasilitasi dan mengoordinasikan tugas-tugas strategis pimpinan UPI, memberi masukan dalam pengambilan keputusan, dan menyelenggarakan fungsi hukum, kesekretariatan, hubungan masyarakat, kearsipan, dan keamanan dan ketertiban kampus.


Fungsi Sekretaris Eksekutif meliputi:

  • penjabaran rencana strategis, rencana tahunan, dan rencana operasional dalam bidang hukum, kesekretariatan, hubungan masyarakat, kearsipan, dan keamanan dan ketertiban kampus;
  • penyelenggaraan kebijakan, pengendalian, dan koordinasi program dalam bidang hukum, kesekretariatan, hubungan masyarakat, kearsipan, dan keamanan dan ketertiban kampus;
  • pelaksanaan dan koordinasi program kegiatan dalam bidang hukum, kesekretariatan, hubungan masyarakat, kearsipan, dan keamanan dan ketertiban kampus;
  • pelaksanaan program penjaminan mutu dalam bidang hukum, kesekretariatan, hubungan masyarakat, kearsipan, dan keamanan dan ketertiban kampus;
  • penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program kegiatan dalam bidang hukum, kesekretariatan, hubungan masyarakat, kearsipan, dan keamanan dan ketertiban kampus; dan
  • pelaporan pelaksanaan program kegiatan dalam bidang hukum, kesekretariatan, hubungan masyarakat, kearsipan, dan keamanan dan ketertiban kampus kepada Rektor secara berkala.


Wewenang Sekretaris Eksekutif meliputi:

  • mengambil keputusan dan membuat kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  • membentuk tim kerja internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  • mewakili Rektor dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya baik di dalam maupun di luar UPI;
  • mengoordinasikan pelaksanaan tugas tim ahli yang mendukung aktivitas strategis pimpinan UPI; dan
  • melakukan pengendalian, pengawasan, koordinasi, dan pembinaan sumber daya manusia secara internal.


Hubungan kerja Sekretaris Eksekutif meliputi:

  • melaksanakan perintah Rektor dan memberi perintah kepada Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, Direktur Kampus UPI di Daerah, Ketua LPPM, Tim/Staf Ahli, Kepala Biro Hukum dan Kesekretariatan, Kepala Kantor Hubungan Masyarakat, Kepala Arsip Universitas, dan Kepala UPT Keamanan dan Ketertiban Kampus; dan
  • berkoordinasi dengan Wakil Rektor dan unit lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Satuan Penjaminan Mutu

Tim SPM UPI

Ketua : Dr. H. Saefudin, M.Si
Sekretaris : Dr. H. Hobir Abdullah, M.Pd
Anggota : Prof. Dr. Ir. Dede Rohmat, M.T
    Dr. H. Mupid Hidayat, M.Ag.
    Dr. Nugraha, M.Si
    Dr. Yuliawan Kasmahidayat, M.Si
    Dr. Wahid Munawar, M.Pd.
    Dr. Ratnaningsih Eko Sarjono, M.Si.
    Dr. Ellis Endang Nikmawati, M.Si
    Dr. Komarudin, M.Pd
    Dr. Moch Dudih Sugiharto, M.Si
    Dr. Dian Budiana, M.Pd.
    Dr. Abubakar, M.Pd

Visi

Satuan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia memiliki visi sebagai lembaga yang berkembang untuk menopang mutu keunggulan dan kepeloporan dalam bidang pendidikan.

Misi

  1. Mendorong SDM di lingkungan UPI agar senantiasa memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk menrencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan mutu input, proses, dan produk serta mengevaluasi keseluruhan daur penjaminan mutu.
  2. Meningkatkan kompentensi, tanggung jawab, dan komitmen seluruh staf Satuan Penjaminan Mutu pada semua unit organisasi UPI untuk memotivasi, menciptakan, mengembangkan, dan memelihara sistem penjaminan mutu akademik dan nonakademik di lingkungan UPI.

Tujuan

  1. Membantu pencapaian visi dan misi  UPI melalui penjaminan mutu program Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  2. Menetapkan peran fakultas, lembaga, biro, departemen, prodi, dan seluruh unit dasar dalam penjaminan mutu.
  3. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvment).
  4. Menjamin konsistensi dan efektifitas penjaminan mutu pendidikan melalui mekanisme pengendalian mutu (quality control).

Tugas

  1. Memotivasi kegiatan jaminan mutu pada tingkat Fakultas/Departemen/Program Studi/Lembaga.
  2. Menata pelaksanaan evaluasi diri institusi (universitas) melalui pemutahiran pangkalan data institusi secara berkelanjutan.
  3. Mengkoordinasikan dan atau memotivasi pelaksanaan evaluasi diri Fakultas/Lembaga/Departemen/Program Studi secara berkelanjutan.
  4. Mengembangkan, memutahirkan, merinci dan menggunakan standar mutu kelembagaan dalam menilai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan institusi.
  5. Melakukan pembakuan mutu (benchmarking) institusi terhadap institusi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang telah memiliki mutu tinggi.
  6. Memamfaatkan hasil evaluasi diri pada semua tingkat kelembagaan untuk maksud penjaminan mutu institusi
  7. Mempersiapkan evaluasi eksternal, termasuk akreditasi institusi dan program studi.
  8. Membina kemitraan antar institusi dalam pengembangan dan peningkatan mutu institusi
  9. Menata informasi tentang keseluruhan institusi untuk dikomunikasikan kepada masyarakat.
  10. Bersama-sama dengan Pembantu Rektor Bidang Penelitian dan Pengembangan, mengembangkan program penelitian untuk peningkatan mutu lembaga dan program dalam Universitas.
  11. Memotivasi pelaksanaan pengembangan staf pada tingkat Fakultas/Departemen/Program Studi/Lembaga.
  12. Memotivasi pelaksanaan pengembangan sumber daya pada tingkat Fakultas/Lembaga.

Stratrgi

  1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu UPI dan model implementasinya.
  2. Membangun dan atau meningkatkan komitmen pimpinan UPI dan seluruh unit kerja untuk melaksanakan penjaminan mutu setiap kegiatan yang diselenggarakannya sesuai dengan sistem penjaminan mutu UPI dan model implementasinya.
  3. Menetapkan sasaran atau standar mutu UPI dan unit kerja di lingkungan UPI untuk setiap periode mutu.
  4. Merancang organisasi dan mekanisme kerja penjaminan mutu UPI serta melaksanakannya secara konsisten.
  5. Mengidentifikasi satuan kegiatan untuk setiap butir mutu pada setiap tahap dalam proses bisnis UPI, serta menetapkan kegiatan yang mutunya dijaminkan.

Landasan

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  7. Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 108 Tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
  11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor: 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
  12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor: 10/PER/MWA UPI/2015. tentang  Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. 2015-2020  ;
  13. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 8171/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi  Rencana Kerja dan Anggran (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016;

Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Penjaminan Mutu Universitas Pendidikan Indonesia merupakan management tool Rektor yang langsung berada di bawah kendali Rektor dan bertanggung kepada Rektor. Lembaga ini secara inklusif melekat pada struktur organisasi UPI. Pembentukan lembaga ini didasarkan atas Surat Keputusan  Rektor UPI Nomor 5100/J33/KP.02.18/2005, yang memiliki tugas sebagaimana di atur dalam Surat Keputusan tersebut. Struktur organisasi SPM dapat digambarkan seperti berikut.

Kerangka Pikir Penjaminan MutuBaku mutu program dan kegiatan UPI untuk kurun waktu 2016-2020  telah ditetapkan dalam Renstra UPI

  1. Baku mutu program dan kegiatan UPI untuk kurun waktu 2016-2020  telah ditetapkan dalam Renstra UPI
  2. Penjaminan mutu (Quality Assurance) program dan kegiatan dilakukan secara menyeluruh pada tahapan: input, process, output, dan outcome
  3. Penjaminan mutu memperhatikan secara proporsional aspek kualitatif dan kuantitatif
  4. Penjaminan mutu merujuk pada alur yang terdiri atas  tiga kegiatan: pembakuan Standar Mutu, penyusunan Panduan Pencapaian Mutu,dan Pengendalian Mutu.
  5. Penjaminan mutu dilakukan melalui pembangunan sistem penjaminan mutu untuk mencapai kepuasan stakeholders

Prinsip Penjaminan Mutu

Kegiatan Penjaminan Mutu di UPI berlandaskan atas prinsip  peningkatan mutu secara berkelanjutan (Continuous Quality Improvement)

Alamat

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 40154 Telepon (022) 2020850 Fax (022) 2020850

Homepage:http//www.upi.edu-E-mail:info@upi.edu.

 

 

Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal (SAI) mempunyai tugas melaksanakan audit dalam bidang manajemen keuangan, akademik, dan sumber daya. Secara intern kelembagaan SAI diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Dalam menjalankan kebijakannya SAI mengacu kepada kebijakan audit yang ditetapkan oleh Komite Audit. Hasil audit yang dilakukan disampaikan kepada Rektor.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPI Nomor 0710/UN40/KP/2014 Susunan Pengurus dan anggota Satuan Audit Internal adalah sbb:

             
   

Ketua

:

Prof. Dr. H. Endang Danial Ar., M.Pd., M.Si.

   

Sekretaris

:

Prof. Dr. H. Wahyudin., M.Pd.

   

Koordinator Bidang Akademik

:

Dr. Nugraha Suharto, S.Sos., M.Pd

   

Anggota

:

Dr. Hj. Tite Juliantine, M.Pd.

   

 

 

Dr. Suherman, M.Pd

   

 

 

Asep Kurniawan, S.Pd., M.Pd.

   

 

 

 

   

Koordinator Bidang Sumber Daya

:

Prof. Dr. Gurniwan Kamil Pasya, M.Si

   

Anggota

:

Dr. Sudjani., M.Pd

   

 

 

Dr. Heny Djoehani, S.Pd., M.Si

   

 

 

Heni Mulyani, S.Pd., M.Pd

   

 

 

 

   

Koordinator Bidang Keuangan

:

Dr. B. Lena Nuryanti, M.Pd

   

Anggota

:

Indah Fitriani, S.E., Ak., M.Ak., CA

   

 

 

Adi Ardiansyah, S.Pd., MT

   

 

 

 

   

Staff SAI UPI

:

Dr. Puspo Dewi Diragantari, MT., MM.

   

 

 

Siti Rodiah

   

 

 

Dede Sutisna

   

 

 

Gari Nurahman, SP., MBA

   

 

 

Renny Friska, S.E

         

 

SATUAN AUDIT INTERNAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (UPI PTN-BH)

 

Maksud dan Tujuan UPI PTN-BH

Satuan Audit Internal (SAI) UPI PTN-BH adalah penilai independen yang merupakan bagian dari struktur pengendalian internal universitas yang berfungsi menguji dan mengevaluasi keandalan dan efektivitas sistem pengendalian lainnya dengan maksud meningkatkan efektivitas sistem pengendalian universitas secara keseluruhan.

Tujuan Satuan Audit Internal adalah membantu manajemen dan unit kerja lainnya di dalam pencapaian pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka. Untuk itu, satuan audit internal memberikan bantuan berupa analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang direviewnya kepada unit kerja lain terkait melalui pimpinan universitas.

Wewenang

Satuan Audit Internal UPI PTN-BH mempunyai wewenang akses terhadap dokumen, pencatatan, personal, dan fisik kekayaan universitas di seluruh unit kerja universitas untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya. Lingkup kerja Satuan Audit Internal tidak hanya meliputi pemeriksaan dan evaluasi terhadap keandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal universitas serta kualitas kinerja universitas, tetapi juga termasuk pelaksanaan tugas khusus dari Rektor.

Tanggungjawab

Satuan Audit Internal UPI PTN-BH tidak memiliki wewenang pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direviewnya. Tanggung jawab Satuan Audit Internal adalah memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang direviewnya yang dilakukan sesuai dengan Standar Audit dan perilaku profesional yang dituntut Kode Etik. Tanggung jawab ini meliputi juga koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor lainnya sehingga tujuan audit semua pihak tercapai sekaligus dengan tercapainya tujuan universitas. Satuan Audit Internal berada dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Satuan Audit Internal Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan pada Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 Tentang Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia adalah melaksanakan pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas.

Adapun fungsi SAI meliputi :

  1. Penyusunan rencana dan program kerja SAI;
  2. Analisis kebijakan UPI di bidang pengendalian dan pengawasan internal bidang dan ketentuan perundang-undangan;
  3. Pengembangan standar pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas;
  4. Penjaminan akuntabilitas pengelolaan keuangan;
  5. Perencanaan dan pelaksanaan audit internal keuangan, aset, dan fasilitas;
  6. Penjaminan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan keuangan, aset, dan fasilitas;
  7. Penjaminan akurasi data dan informasi pendayagunaan keuangan, aset, dan fasilitas untuk pengambilan keputusan;
  8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas; dan
  9. Pelaporan kegiatan SAI kepada Rekor secara berkala.

Wewenang SAI meliputi:

  1. Membentuk tim kerja internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  2. Mengambil keputusan dan membuat kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
  3. Menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. Melakukan pengendalian, pengawasan, koordinasi, dan pembinaan sumber daya manusia secara internal.

Hubungan kerja SAI meliputi:

  1. Melaksanakan perintah dari Rektor dan memberikan perintah kepada Kelompok Bidang Audit Internal; dan
  2. Berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, SAI dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris serta terdiri dari atas anggota-anggota.

Ketua SAI melaksanakan tugas dan fungsi sebagaiman dimaksud dalam tugas dan fungsi SAI.

Sekretaris SAI memiliki tugas membantu Ketua SAI dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan. Adapun fungsi sekretaris SAI meliputi :

  1. Mengoordinasikan pengembangan standar pengendalian dan pengawasan internal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas;
  2. Mengoordinasikan penjaminan akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas;
  3. Mengoordinasikan penjaminan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan keuangan, aset, dan fasilitas;
  4. Mengoordinasikan penjaminan akurasi data dan informasi pendayagunaan keuangan, aset, dan fasilitas untuk pengambilan keputusan;
  5. Pendokumentasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengendalian dan pengawasaninternal bidang pengelolaan keuangan, aset, dan fasilitas;
  6. Pelaksanaan tugas operasional harian dan kesekretariatan; dan
  7. Penyusunan laporan kegiatan SAI kepada Rektor secara berkala.

Wewenang Sekretaris SAI mewakili Ketua SAI dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hubungan kerja Sekretaris SAI meliputi :

  1. Melaksanakan perintah dari Ketua SAI dan memberikan perintah kepada sumber daya manusia di SAI; dan
  2. Berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Alamat surat menyurat

Kantor Satuan Audit Internal Universitas Pendidikan Indonesia terletak di Gedung Univercity Center Lantai 5, dengan email aktif : sai@upi.edu, serta alamat website aktif : sai.upi.edu

Agenda Kegiatan

SAI terus berusaha melakukan peningkatan mutu manajemen dan program seperti:

  1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM dengan mengirimkan anggota SAI mengikuti seminar/workshop/pendidikan dan latihan di lingkungan UPI maupun di luar UPI.
  2. Audit di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia seperti : Audit Pengawalan RKAT, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Interim, Penutupan Kas (Cash Opname), serta melaksanakan audit khusus (special audit).
  3. Pendampingan auditor eksternal Kantor Akuntan Publik, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Inspektorat Jenderal.
  4. Peningkatan efektivitas dan tindak lanjut hasil temuan auditor eksternal.
  5. Pelayanan Benchmarking ke SAI UPI.
  6. Peningkatan mutu laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Hubungan Masyarakat

 

Kepala Kantor Hubungan Masyarakat:

Dr. Yuliawan Kasmahidayat, M.Si.

Hubungan Masyarakat bertugas merencanakan,melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan UPI. Adapun fungsi Hubungan Masyarakat meliputi:

  • Penyusunan rencana dan program kerja Hubungan Masyarakat;
  • Dokumentasi, analisis dan sosialisasi kebijakan pemerintah dan pimpinan universitas di bidang kehumasan;
  • Perumusan kebijakan teknis di bidang kehumasan;
  • Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan;
  • Pembentukan jaringan kerjasama hubungan masyarakat internal (internal public relations) dan eksternal (eksternal public relations)
  • Optimalisasi media untuk pengelolaan dan publikasi informasi program dan pencitraan UPI;
  • Koordinasi kegiatan publisitas, publikasi dan pencitraan;
  • Koordinasi kegiatan hubungan masyarakat dengan unit-unit kerja di UPI yang terkait dengan kegiatan kehumasan;
  • Pengembangan dan peningkatan penjaminan mutu di bidang kehumasan;
  • Pelaksanaan monitor dan evaluasi kegiatan di bidang kehumasan; dan
  • Pelaporan kegiatan hubungan masyarakat kepada Rektor secara periodik.

Wewenang Hubungan Masyarakat meliputi:

  • Mmembentuk tim kerja internal dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  • Mengambil keputusan dan membuat kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya;
  • Menjabarkan dan mengimplementasikan kebijakan yang terkait dengan hubungan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  • Melakukan pengendalian, pengawasan, koordinasi, dan pembinaan sumber daya manusia secara internal.

Hubungan kerja yang dimiliki Hubungan Masyarakat antara lain:

  • Melaksanakan perintah dari Rektor, Wakil Rektor dan Sekertaris Eksekutif serta memberikan perintah kepada Koordinator Hubungan Internal,  Koordinator Hubungan Eksternal, Koordinator Liputan dan Dokumentasi, Koordinator Produksi dan Pengelolaan Media; dan
  • Berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya
     

Kepala Seksi Hubungan Internal : Rudiyanto, M.Si.

Fungsi Kepala Seksi Hubungan Internal

  • penyusunan rencana dan program kerja Hubungan Internal ;
  • penghimpunan dokumen kebijakan UPI di bidang hubungan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
  • pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi di bidang hubungan internal ;
  • pembentukan jaringan kerja sama hubungan masyarakat internal (internal public relation);
  • koordinasi kegiatan hubungan masyarakat dengan unit-unit kerja di UPI yang terkait dengan kegiatan kehumasan ;
  • pengadministrasian kegiatan di bidang hubungan internal ;
  • pendokumentasian pelaksanaan monitor dan evaluasi kegiatan pengembangan program hubungan internal ; dan
  • pelaporan kegiatan Koordinator Hubungan Internal kepada Kepala Hubungan Masyarakat secara periodik.


Koordinator Hubungan Internal memiliki wewenang untuk mengambil keputusan teknis dalam pelaksanaan pengembangan Koordinator Hubungan Internal sesuai dengan tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya.

Hubungan kerja yang dimiliki Koordinator Hubungan Internal antara lain:

  • Melaksanakan perintah dari Kepala Hubungan Masyarakat serta memberikan perintah kepada sumber daya manusia di dalam bidang Hubungan Internal.
  • Berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Hubungan Eksternal : Dr. H. Mubiar Agustin, M.Pd.

Fungsi Kepala Seksi Hubungan Eksternal;

  • penghimpunan dokumen kebijakan UPI di bidang hubungan eksternal dan ketentuan
  • peraturan perundang-undangan terkait;
  • pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi di bidang hubungan eksternal;
  • perencanaan dan pelaksanaan kegiatan hubungan eksternal;
  • pembentukan jaringan kerja sama hubungan masyarakat eksternal (external public relation) meliputi media cetak, televisi, radio, pemerintahan, stakeholders;
  • pengadministrasian kegiatan di bidang hubungan eksternal;
  • pendokumentasian pelaksanaan monitor dan evaluasi kegiatan pengembangan program hubungan eksternal;
  • pelaporan kegiatan Koordinator Hubungan Eksternal kepada Kepala Hubungan Masyarakat secara periodik.

Koordinator Hubungan Eksternal memiliki wewenang untuk mengambil keputusan teknis dalam pelaksanaan pengembangan hubungan eksternal sesuai dengan tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya.

Hubungan kerja yang dimiliki Koordinator Hubungan Eksternal antara lain:

  • melaksanakan perintah dari Kepala Hubungan Masyarakat serta memberikan perintah kepada sumber daya manusia di Koordinator Hubungan Eksternal; dan
  • berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Liputan dan Dokumentasi : Askolani S.E., M.M.

Fungsi Koordinator Liputan dan Dokumentasi:

  • penyusunan rencana dan program kerja bidang Publikasi dan Dokumentasi;
  • pengumpulan, pengolahan, dan analisis pemberitaan UPI ;
  • peliputan kegiatan seluruh unit kerja di UPI
  • pengumpulan rekaman kegiatan organisasi dalam bentuk foto,video, teks atau media yang lain
  • Penghimpunan informasi yang disiarkan pers/media dalam bentuk kliping
  • koordinasi peliputan dengan unit-unit kerja di UPI yang terkait dengan kegiatan kehumasan ;
  • pengadministrasian kegiatan di bidang Liputan dan Dokumentasi ;
  • pendokumentasian pelaksanaan monitor dan evaluasi kegiatan pencitraan UPI ; dan
  • pelaporan kegiatan Koordinator Liputan dan Dokumentasi kepada Kepala Hubungan Masyarakat secara periodik.


Koordinator Liputan dan Dokumentasi memiliki wewenang untuk mengambil keputusan teknis dalam pelaksanaan Peliputan dan Pendokumentasian sesuai dengan tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya.

Hubungan kerja yang dimiliki Koordinator Liputan dan Dokumentasi antara lain:

  • melaksanakan perintah dari Kepala Hubungan Masyarakat serta memberikan perintah kepada sumber daya manusia di dalam bidang koordinasi Liputan dan Dokumentasi.
  • berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Publikasi dan Pengelolaan Media : Dr. Deni Darmawan, M.Si.

Fungsi Koordinator Publikasi dan Pengelolaan Media:

  • penyusunan rencana dan program kerja bidang Publikasi dan Pengelolaan Media;
  • pengelolaan dan publikasi informasi program dan kegiatan pencitraan UPI
  • penyusunan dan penerbitan informasi terkini melalui media eksternal (cetak & elektronik);
  • penyusunan dan produksi media internal UPI (Berita UPI Cetak, TV UPI, Berita UPI online, dan Radio UPI)
  • penyusunan dan produksi siaran media audio-visual pencitraan UPI
  • pengelolaan media informasi internet based dan jejaring sosial dalam penerbitan berita terkini UPI
  • pengelolaan event dan campaign pencitraan UPI
  • penerbitan Press Release dan pengelolaan kegiatan Konferensi Pers
  • penyusunan dan produksi merchandising dan paket informasi UPI
  • perencanaan pemilihan media pencitraan UPI
  • pengadministrasian kegiatan di bidang Publikasi dan Pengelolaan Media ;
  • pelaporan kegiatan Koordinator Publikasi dan Pengelolaan Media kepada Kepala Hubungan Masyarakat secara periodik.


Koordinator Publikasi dan Pengelolaan Media memiliki wewenang untuk mengambil keputusan teknis dalam pelaksanaan Publikasi dan Pengelolaan Media sesuai dengan tugas, fungsi, dan wilayah kerjanya.

Hubungan kerja yang dimiliki Publikasi dan Pengelolaan Media antara lain:

  • melaksanakan perintah dari Kepala Hubungan Masyarakat serta memberikan perintah kepada sumber daya manusia di dalam bidang Publikasi dan Pengelolaan Media.
  • berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Staff Kantor Hubungan Masyarakat UPI :

Deny Nurahmat, S.Pd.

Dodi Angga Nugraha, M.Si.

Ajani Restianty, S.Sos.

Andri Yunardi, S.Ikom.