PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

 

 

 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : 8052 /H40/HK/2010

 

TENTANG

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

 

Menimbang

:

a.       bahwa untuk meningkatkan penalaran, minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan;

b.       bahwa guna meningkatkan keberadaan dan peranan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dalam rangka menyesuaikan perannya pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi, diperlukan peraturan Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

c.        bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

 

Mengingat

:

1.      Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);

3.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4.      Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;

5.      Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

6.      Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/Dikti/Kep/2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus

7.      Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/TAP/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;

8.      Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 009/Kep/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;

9.      Keputusan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 002/Senat-Akd/UPI/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;

10.   Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 4935/H40/KM/ 2009 tentang Pembentukan Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2009/2010;


MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan

:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1.       Organisasi Kemahasiswaan UPI selanjutnya disingkat Ormawa UPI adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Jurusan/Program Studi, dan Kampus Daerah, yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.

2.       Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ketentuan-ketentuan dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah Ormawa yang digunakan sebagai dasar hukum untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan program sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Ormawa.

3.       Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah penjabaran dan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan-ketentuan dasar yang tercantum di dalam Anggaran Dasar Ormawa.

4.       Kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian dalam mencapai tujuan pendidikan tinggi.

5.       Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang meliputi penalaran dan keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.

6.       Musyawarah adalah musyawarah tertinggi Ormawa.

7.       Universitas adalah Universitas Pendidikan Indonesia.

8.       Rektor adalah Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.

9.       Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

10.    Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan adalah Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia

11.    Direktur Direktorat Keuangan adalah Direktur Direktorat Keuangan di Universitas Pendidikan Indonesia.

12.    Direktur Kampus Daerah adalah Direktur Kampus Daerah di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

13.    Ketua Jurusan/Program Studi adalah Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

 

 

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

 

(1)       Prinsip penyelenggaraan Ormawa di Universitas Pendidikan Indonesia adalah:

a.     Terbuka, artinya Ormawa terbuka bagi semua kalangan mahasiswa UPI;

b.     Tidak diskriminatif, Ormawa tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA

c.      Nirlaba, Ormawa tidak berorientasi pada laba;

d.     Mandiri, Ormawa tidak tergantung kepada Ormawa lainnya dan bersifat Independen;

e.      Adil, Ormawa tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya;

f.      Kekeluargaan, Ormawa harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial;

g.      Transparan, Ormawa harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik; dan

h.     Akuntabel, Ormawa harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.

(2)     Peraturan Ormawa tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di Universitas.

(3)     Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk Ormawa dan pedoman bagi Ormawa dalam menyelenggarakan kegiatannya.

(4)     Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Universitas.

 

BAB III

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3

 

(1)       AD dan ART Ormawa beserta penjelasannya yang disusun oleh Ormawa melalui musyawarah harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota Ormawa.

(2)       AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART atau Statuta Universitas

(3)       Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan melalui musyawarah.

 

 

BAB IV

BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi

Pasal 4

 

(1)       Ormawa dapat berbentuk Badan, Himpunan, Lembaga, Dewan, Majelis, Forum, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan atau nama lain sesuai dengan visi dan misi Universitas.

(2)       Di setiap Universitas dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut :

a.          Majelis Permusyawaratan Mahasiswa UPI yang di singkat MPM UPI;

b.          Dewan Perwakilan Mahasiswa UPI yang disingkat DPM UPI;

c.          Badan Eksekutif Mahasiswa UPI yang disingkat dengan nama BEM UPI;

d.          Unit Kegiatan Mahasiswa UPI yang disingkat UKM UPI; dan/atau

e.          Forum Komunikasi Unit Kegiatan Mahasiswa yang disingkat FK UKM.

(3)       Di setiap Fakultas dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:

a.          Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama MPM Fakultas;

b.          Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama DPM Fakultas;

c.          Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama BEM Fakultas; dan/atau

d.          Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang disingkat dengan nama UKM Fakultas.

(4)      Di Sekolah Pascasarjana dapat dibentuk Ormawa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dengan persetujuan dari Direktur Sekolah Pascasarjana.

(5)       Di setiap Jurusan/Program Studi dapat dibentuk Ormawa, sebagai berikut:

a.     Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Jurusan/Program Studi;

b.     Dewan Perwakilan Mahasiswa Jurusan/Program Studi; dan/atau

c.      Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan/Program Studi.

(6)       Di setiap Kampus Daerah pada masing-masing Kampus Daerah dapat dibentuk Ormawa Kampus Daerah, sebagai berikut :

a.     Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Kampus Daerah;

b.     Dewan Perwakilan Mahasiswa Kampus Daerah;

c.      Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus Daerah; dan/atau

d.     Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus Daerah.

 


Pasal 5

 

Segala bentuk organisasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, keberadaannya tidak diakui dan dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di lingkungan Universitas.

 

Bagian Kedua

Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti

Pasal 6

 

(1)       Kepengurusan Ormawa dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai AD dan ART Ormawa.

(2)       Keanggotaan Ormawa adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup Ormawa masing-masing

(3)       Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun.

(4)       Ketua Umum Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya

 

Bagian Ketiga

Pengesahan dan Pencabutan Kepengurusan

Pasal 7

 

(1)       Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus mendapat pengesahan, dari :

a.     Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan setelah mendapat masukan Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa tingkat Universitas.

b.     Dekan melalui Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk kepengurusan Ormawa tingkat fakultas.

c.      Direktur Sekolah Pascasarjana melalui Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Pascasarjana untuk kepengurusan Ormawa Sekolah Pascasarjana

d.     Ketua Jurusan/Program Studi untuk kepengurusan Ormawa tingkat Jurusan/Program Studi

e.      Direktur Kampus Daerah untuk kepengurusan Ormawa Kampus Daerah

(2)        Pengesahan dapat dilakukan apabila pengurus Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan susunan pengurus dan AD dan ART.

(3)        Pengesahan susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Rektor.

 

Pasal 8

 

i.              Kepengurusan Ormawa yang telah dibentuk dan disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dicabut pengesahannya, apabila :

a.     Pengurus Ormawa tidak melakukan kegiatan sesuai dengan AD dan ART; dan/atau

b.     Pengurus diketahui dan terbukti telah melakukan kegiatan/tindak pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas.

ii.              Pencabutan pengesahan kepengurusan Ormawa sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Jurusan/Program Studi, dan Kampus Daerah dalam bentuk Surat Keputusan sesuai dengan tingkatan Ormawa.

 

BAB V

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

 

Pasal 9

 

Kedudukan Ormawa berada di lingkungan Universitas.

 


Pasal 10

 

Ormawa berfungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi, pemersatu, wahana pengembangan kepribadian, kepemimpinan, wawasan keagamaan dan kebangsaan bagi mahasiswa.

 

BAB VI

KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Satu

Kegiatan

Pasal 11

 

(1)       Kegiatan Ormawa adalah wahana pembelajaran pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berahlakulkarimah.

(2)       Segala kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan Ormawa harus mendukung pencapaian visi dan misi universitas

(3)       Semua kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Ormawa harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.

(4)       Dalam memberikan persetujuan atas bentuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat terkait.

 

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 12

 

(1)       Universitas menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional.

(2)       Universitas menyediakan dana secara optimal dari total belanja Universitas pada tahun berjalan.

(3)       Pembiayaan Ormawa bersumber dari:

a.   dana pengembangan kemahasiswaan;

b.   iuran anggota;

c.   usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d.  dana lainnya yang tidak mengikat.

(4)       Dana pengembangan kemahasiswaan dikelola oleh pimpinan universitas melalui unit keuangan.

(5)       Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proporsional kepada Ormawa tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Jurusan dan Program Studi, Kampus Daerah, dan melalui Pimpinan unit masing-masing.

(6)       Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

(7)       Setiap Ormawa harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan maksimal dua minggu.

(8)       Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh dosen pembimbing kemahasiswaan, sesuai dengan tingkatan Ormawa masing-masing.

(9)       Sumbangan dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada pimpinan universitas.

 

BAB VII

MEKANISME PENDIRIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas

Pasal 13

 

(1)       Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas.

(2)       Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat universitas adalah sebagai berikut:

a.     Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Ormawa yang telah ada;

b.     Mempunyai calon anggota dari lintas Fakultas yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahsiswa;

c.      Mendapatkan pengesahan dari Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan;

d.     Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART

e.      Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;

f.      Mempunyai rancangan program kerja;

g.      Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen UPI minimal 2 (dua) orang;

h.     Melaksanakan musyawarah anggota; dan

i.       Menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan universitas.

(3)       Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh universitas.

(4)       Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Bagian Kedua

Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Fakultas

Pasal 14

 

(1)       Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas.

(2)       Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas adalah sebagai berikut :

a.          Ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang telah ada di Fakultas masing-masing;

b.          Mempunyai calon anggota lintas Jurusan/Program Studi yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

c.          Mendapatkan pengesahan dari Dekan Fakultas melalui Pembantu Dekan yang menangani bidang kemahasiswaan;

d.          Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;

e.          Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;

f.           Mempunyai rancangan program kerja;

g.          Mempunyai pembimbing yang berstatus dosen UPI minimal 2 (dua) orang;

h.          Melaksankan musyawarah anggota; dan

i.            Menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan Fakultas.

(3)       Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh universitas.

(4)       Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Bagian Ketiga

Tata cara pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus Daerah

Pasal 15

 

(1)       Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus Daaerah hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas.

(2)       Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus Daerah adalah sebagai berikut:

a.          ruang lingkup kegiatan tidak sama atau tidak sejenis dengan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan yang telah ada di Kampus Daerah tersebut;

b.          mempunyai calon anggota lintas kelas dan angkatan yang dinyatakan dengan tanda tangan seluruh calon anggota dan dilampiri kartu tanda mahasiswa (KTM);

c.          mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Direktur Kampus Daerah;

d.          mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART;

e.          dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi;

f.           mempunyai rancangan program kerja;

g.          mempunyai pembimbing yang berstatus dosen universitas minimal 2 (dua) orang;

h.          melaksanakan musyawarah anggota; dan

i.            menyampaikan visi dan misi UKM di hadapan Tim pertimbangan yang dibentuk oleh pimpinan Kampus Daerah;

(3)       Mengisi dan melengkapi formulir yang disediakan oleh universitas.

(4)       Organisasi yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta telah dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama

 

Bagian Keempat

Tata Cara Pendirian BEM, DPM, MPM tingkat Universitas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Jurusan/Program Studi, dan Kampus Daerah.

Pasal 16

 

(1)       Pendirian Organisasi BEM, DPM, dan MPM tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, Kampus Daerah, dan Sekolah Pascasarjana hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas.

(2)       Pendirian BEM, DPM dan MPM tingkat universitas harus mendapatkan Pengesahan dari Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan setelah mendapat pertimbangan Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.

(3)       Pendirian BEM, DPM dan MPM tingkat Fakultas di Universitas harus mendapatkan Pengesahan dari Dekan melalui Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

(4)       Pendirian Ormawa pada Sekolah Pascasarjana di universitas harus mendapatkan Pengesahan dari Rektor melalui Direktur Sekolah Pascasarjana.

(5)       Pendirian BEM, DPM dan MPM tingkat Jurusan/Program Studi di Universitas harus mendapatkan Pengesahan dari Ketua Jurusan/Program Studi.

(6)       Pendirian BEM, DPM dan MPM di Kampus Daerah harus mendapatkan pengesahan dari Direktur Kampus Daerah.

(7)       Melaksanakan musyawarah mahasiswa.

(8)       Mempunyai rancangan program kerja.

(9)       Mempunyai peraturan dan tata tertib organisasi dalam bentuk AD dan ART.

(10)   Dilengkapi dengan susunan pengurus dan struktur organisasi.

(11)   Mempunyai Pembimbing Organisasi Kemahasiswaan yang berstatus dosen UPI minimal 2 orang.

 

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT DALAM ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu

Kebebasan Berorganisasi yang Bertanggung Jawab

Pasal 17

 

(1)       Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan Ormawa di Universitas untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku

(2)       Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan Ormawa ditentukan oleh anggota dalam organisasi yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Universitas.

(3)       Anggota Ormawa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar Universitas.

(4)       Setiap Ormawa harus memiliki dosen pembimbing yang dapat dipilih sendiri.

(5)       Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini adalah dari dosen di lingkungan Universitas.

(6)       Pengurus Ormawa terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Universitas atau jenis sanksi lainya

(7)       Mahasiswa yang menjadi pengurus Ormawa diutamakan mahasiswa yang mempunyai Prestasi Akademik yang baik, berpengalaman di lingkungan Ormawa, dan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari Universitas dan atau jenis sanksi lainnya

(8)       Khusus untuk kepengurusan BEM Universitas harus mempunyai pengalaman organisasi yang berjenjang.

 


Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 18

 

(1)       Ormawa Universitas mempunyai hak:

a.     Memperoleh pelayanan kemahasiswaan.

b.     Memperoleh izin penggunaan fasilitas Universitas.

c.     Memperoleh pendanaan untuk pengembangan Ormawa secara proporsional.

d.     Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.

(2)       Ormawa Universitas mempunyai kewajiban:

a.     memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas.

b.     melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas.

c.     mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan.

d.     menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Universitas.

e.     memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Rektor melalui pejabat terkait selambat-lambatnya dua minggu setelah penyelenggaraan kegiatan.

 

Bagian Ketiga

Pencabutan Hak Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 19

 

Rektor berwenang mencabut hak Ormawa apabila terbukti:

a.     melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Universitas;

b.     melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang; dan/atau

c.     melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas;

d.     tidak melakukan aktivitas selama satu tahun kepengurusan berjalan.

 

Bagian Keempat

Izin dan Rekomendasi Kegiatan

Pasal 20

 

(1)     Seluruh izin kegiatan Ormawa dibuat oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan melalui Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.

(2)     Surat rekomendasi tingkat Fakultas dibuat oleh Dekan melalui Pembantu Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan.

(3)     Surat rekomendasi Ormawa Sekolah Pascasarjana dibuat oleh Direktur SPs melalui Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

(4)     Surat rekomendasi Ormawa tingkat Jurusan/Ketua Program Studi dibuat oleh Dekan melalui Pembantu Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan.

(5)     Rekomendasi seperti tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini diajukan kepada Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan melalui Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.

(6)     Khusus untuk Ormawa Kampus Daerah, Surat Izin kegiatan Ormawa dibuat oleh Direktur Kampus Daerah.

 

Bagian Kelima

Persyaratan Kegiatan

Pasal 21

 

(1)        Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut:

a.     Tidak mengganggu kegiatan resmi UPI;

b.     Tidak merusak citra UPI;

c.     Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi UPI.

(2)       Kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan (kerjasama) pihak luar UPI harus mendapat izin tertulis dari Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan.

(3)       Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.

(4)       Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan UPI harus mendapat izin dari pimpinan UPI melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan.

 

Bagian Keenam

Persyaratan Kegiatan

Pasal 22

 

(1)       Surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Ormawa tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi dikeluarkan oleh Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.

(2)       Surat Izin/dispensasi tertentu atau yang bersifat khusus dikeluarkan oleh Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan.

(3)       Surat izin diusulkan dan direkomendasikan kepada Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan

(4)       Pengajuan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan UKM Universitas/Fakultas harus diketahui dosen pembimbing UKM yang bersangkutan.

(5)       Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Fakultas harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Dekan Fakultas melalui Pembantu Dekan Bidang Akademik & Kemahasiswaan.

(6)       Pengajuan permohonan surat izin/dispensasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormawa Jurusan/Program Studi harus melampirkan proposal yang diketahui oleh Ketua Jurusan/Program Studi, dan Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

(7)       Melampirkan laporan kegiatan sebelumnya.

 

Bagian Ketujuh

Kegiatan di Luar Kampus

Pasal 23

 

(1)       Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Universitas didampingi oleh 2 Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Direktur Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan.

(2)       Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat fakultas didampingi oleh 2 Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Dekan Fakultas.

(3)        Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ormawa tingkat Jurusan/Program Studi didampingi oleh 2 Dosen Pembimbing Kemahasiswaan melalui Surat Tugas dari Ketua Jurusan/Program Studi.

(4)        Usulan izin kegiatan yang diselenggarakan di luar kampus agar disertakan surat tugas dari Fakultas/SPs/Jurusan/Program Studi/Kampus Daerah serta Surat Kesediaan Pendampingan minimal 2 (dua) orang dosen pembimbing kemahasiswaan selama kegiatan berlangsung.

 

Bagian Kedelapan

Penghargaan

Pasal 24

 

(1)       Ormawa yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan.

(2)       Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur datam peraturan tersendiri.

 


BAB IX

PELARANGAN ORGANISASI EKTRA KAMPUS ATAU PARTAI POLITIK

DALAM KEHIDUPAN KAMPUS

Pasal 25

 

Dilarang:

a.       mengikuti segala bentuk organisasi ekstra kampus dengan membawa nama Universitas Pendidikan Indonesia;

b.       membuka Sekretariat Partai Politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis di lingkungan kampus Universitas Pendidikan Indonesia.

 

BAB X

SANKSI

Pasal 26

 

Pengurus Ormawa, anggota Ormawa, dan/atau Ormawa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

 

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

 

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan atau peraturan yang terkait dengan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

 

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 29 Desember 2010

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia,

 

 

 

 

                                                          Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.

                                                           NIP 19500321197412 1 001

 

 

DOWNLOAD

Peraturan Ormawa UPI.doc

TAUTAN

Beranda | Peta Situs | Kredit   UPI on  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62-22-2013161/4 Fax: +62-22-2013651
Copyright Universitas Pendidikan Indonesia 2013.