UPI Berubah dari BHMN Menjadi PT yang Diselenggarakan Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berubah dari Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menjadi Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU).

Berikut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012:

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI  YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 220A ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,  perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

Mengingat:   1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5105)   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112;  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIVERSITAS  PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal 1

(1)         Dengan Peraturan Presiden ini, Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. 

(2)         Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut UPI merupakan perguruan tinggi di lingkungan dan bertanggung jawab kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

(1)         UPI menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2)         UPI menyelenggarakan pendidikan akademik, dan/ atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

(3)         UPI mengembangkan disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan disiplin ilmu lain yang menunjang pelaksanaan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu.

(4)         Penyelenggaraan tridarma dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam statuta.

Pasal 3

(1)         Pembiayaan penyelenggaraan UPI bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2)         Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  UPI dapat menerima dana dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)         UPI menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

a.       Semua kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban dari UPI sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara menjadi kekayaan, mahasiswa, hak, dan kewajiban UPI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

b.      Semua Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

c.       Semua pegawai non Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dapat  diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

d.      Bagi  pegawai non Pegawai Negeri Sipil UPI sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil UPI dapat diangkat menjadi pegawai UPI sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pasal 5

Semua pejabat struktural dan fungsional di lingkungan UPI yang pada saat ini masih menjabat, masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersamasama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

                                                   

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  12 April 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR  

TAUTAN

Beranda | Peta Situs | Kredit   UPI on  
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat - Indonesia
Telp: +62-22-2013161/4 Fax: +62-22-2013651
Copyright Universitas Pendidikan Indonesia 2013.