Kerjasama Kelembagaan
Universitas Pendidikan Indonesia

A. Pendahuluan

Direktorat Kerjasama dan Usaha (DKU) pada awalnya bernama Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha (DKPU), berdiri pada tahun 2005 pada tanggal 16 Agustus 2005 berdasarkan Surat Keputusan Rektor UPI Nomor 4106/J33/KP.02.18/2005 tentang pendidiran DKPU. Dalam perjalanannya berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 0389/H40/KL/2009, berubah nama menjadi DKU dengan strukturnya, yaitu Direktur dibantu oleh tiga orang Kepala Divisi, yaitu Divisi Kerjasama Kelembagaan, Divisi Pengembangan Usaha, dan Divisi Hubungan dan Kerjasama Alumni.

Tugas pokok DKU adalah 1) menyusun rencana DKU, 2) memberdayakan potensi sarana dan prasarana dalam mendukung pengembangan usaha dan kerjasama, 3) mengkoordinasikan pengelolaannya, dan 4) memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya. Sebagai prosedur baku, kerjasama tersebut yang dijalin antara UPI dan lembaga-lembaga lain pada umumnya diawali dengan pembicaraan formal dan informal sesuai dengan keadaan atau kebutuhan. Setelah ada kejelasan mengenai arah dan tujuan kerjasama, biasanya kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman (MoU). Meskipun UPI telah memiliki DKU, berbagai program kerjasama juga dilaksanakan dan dikelola oleh unit-unit kerja lain seperti kantor Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Hubungan Internasional, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kemitraan, Pembantu Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya, Pembantu Rektor Bidang Penelitian dan Pengembangan, Fakultas, Lembaga, Sekolah Pascasarjan, Jurusan, Program Studi, Pusat Kajian dan Unit Kerja lainnya dengan persetujuan Rektor. Penyerahan wewenang pelaksanaan kerjasama kepada unit-unit kerja tersebut dimaksudkan agar kerjasama dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit namun tetap harus melalui satu pintu DKU. Untuk tertibnya manajemen administrasi DKU dalam melakukan kerjasama semua stakeholders harus konsisten dan konsekuen serta mencermati hal-hal berikut. 1. Kerjasama kelembagaan di lingkungan UPI direncanakan, dikoordinasikan, dan dikendalikan oleh Universitas c.q Direktorat Kerjasama dan Usaha sesuai Anggaran Rumah Tangga UPI Bab XIV Pasal 114 ayat (1); 2. Fakultas/Lembaga, SPs dan Jurusan/Program Studi yang telah menjalin kemitraan/kerjasama tetapi belum tercatat di Universitas, agar menyampaikan Copy naskah kesepahaman (MoU) melalui DKU; 3. Fakultas/Lembaga, SPs dan Jurusan/Program Studi yang akan menjalin kemitraan/kerjasama agar berkoordinasi dengan DKU; 4. Fakultas/Lembaga, SPs dan Jurusan/Program Studi yang menjalin kemitraan/kerjasama dengan pihak lain, penandatanganan MoU hanya dilakukan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk; 5. Untuk penandatanganan naskah Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sebagai implementasi dari MoU dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk. Sesuai ART UPI BHMN, kerjasama dilakukan antara Universitas dengan instansi/atau institusi yang dilaksanakan atas dasar prinsip kesetaraan, saling hormat menghormati, dan saling menguntungkan. Kerjasama kelembagaan direncanakan, dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Direktorat yang tugas da tanggung jawabnya dibidang terkait. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan di tingkat Direktorat, Fakultas, Lembaga, Sekolah Pascasarjaa, Kampus Daerah, Jurusan, Program Studi, Pusat Kajian, dan unsur kerja lainnya.

B. Mekanisme Kerjasama
Sebagai badan hukum milik negara, Universitas Pendidikan Indonesia merasa perlu membentuk suatu lembaga yang bergerak dalam merencanakan, melaksanakan dan memelihara serta mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain. Lembaga yang telah dibentuk yaitu Divisi Kerjasama dan Kelembagaan untuk mengatasi pekerjaannya memiliki mekanisme yang jelas dalam menjalankan pekerjaannya. Mekanisme dalam proses kerjasama yang dilakukan adalah: 1) Penjajagan dan Pemetaaan Potensi Kerjasama, 2) Audiensi dan Konfimasi MoU, 3) Penandatangaan MoU, 4) Mandatari (Penyerahan SPK), 5) Penandatanganan SPK, 6) Koordinasi Kerjasama dengan Unit Kerja Terkait, 7) Pelaksanaan Kegiatan, dan 8) Monitoring dan Evaluasi. Alur mekanisme kerjasama secara keseluruhan disajikan pada alur bagan berikut ini:

Universitas Pendidikan Indonesia merupakan lembaga pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan keguruan yang memiliki sarana prasarana, kurikulum, staf dosen yang sangat memadai untuk mengakomodir kepentingan daerah di Nusantara untuk mendidik para putra-putri daerahnya menimba ilmu pengetahuan dan keguruan sehingga dapat dihasilkan guru-guru yang kompeten di bidangnya masing-masing. Untuk itu kerjasama yang dilakukan salah satunya adalah kerjasama di bidang pendidikan. Penyelenggaraan perkuliahan dan penanganan mahasiswa dikelola langsung oleh masing-masing Jurusan dan Program Studi yang ditunjuk sesuai dengan SK rektor tentang penerimaan mahasiswa baru dari masing-masing kerjasama baik itu kerjasama dengan kabupaten/Kota, Pemda dan Perusahaan. Berikut alur mekanisme penyelenggaraan kerjasama bidang pendidikan.

C. Bidang Kerjasama yang Dijalin

  1. Dual Modes
  2. Lesson Study IPA dan IPS
  3. Pendidikan dan Pelatihan
  4. Magang
  5. Riset
  6. Jasa Konsultan Pendidikan
  7. Advoasi Pendidikan
  8. Pengabdian Kepada Masyarakat
  9. Penyediaan Jasa dan Fasilitas Laboratorium
  10. Pegembangan sistem Informasi
  11. Manajemen Pendidikan Berbasis Teknologi dan Informasi
  12. Test Toefl
  13. Education Mapping
  14. Tes Minat dan Bakat
  15. Pendidikan inklusi
  16. Pariwisata
  17. Layanan Seni dan Olah raga

Download

Rekapitulasi Kerjasama IKIP / UPI Dengan Pihak Luar Dari Tahun 1972 - 2011